KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, termasuk keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam keterangannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menyebut Listyo Sigit berperan sebagai pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, Listyo Sigit juga diduga menggerakkan pihak lain untuk menjalankan aksi penyadapan tersebut.
Baca Juga:Banjir MiliarTandyo Budi dan Maruli Simanjuntak Tukar Posisi: Dari KSAD ke Wakil Panglima TNI
Dalam kesempatan yang sama, Suyudi turut merinci peran tiga tersangka lain yang berasal dari internal Polri:
- Slamet Uliandi (SU): Selaku Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, ia diduga bertindak sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada Listyo Sigit.
- Eko Hadi Santoso (EH): Menjabat Plt Kabakmon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, ia diduga meneruskan perintah penyadapan dari Slamet Uliandi—yang disebut berasal dari Listyo Sigit—dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan resmi penyidik.
- Ahrie Sonta (AS): Menjabat Plt Kabakmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, ia diduga mengeksekusi perintah penyadapan melalui operator, melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit, memerintahkan surveillance, hingga menginstruksikan penghapusan rekaman suara, log data, serta pembubaran grup WhatsApp.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
Saat ini, tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani perawatan medis pascastroke.