KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Suyudi menyebut target penyadapan sangat luas, mulai dari Presiden RI, anggota DPR, lembaga penegak hukum, hingga kalangan mahasiswa dan aktivis.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Suyudi merinci bahwa sasaran penyadapan meliputi Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta tokoh politik. Selain itu, gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga tercatat menjadi target.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegas Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.
Periksa 28 Saksi dan Sita Barang Bukti Elektronik
Baca Juga:Banjir MiliarTandyo Budi dan Maruli Simanjuntak Tukar Posisi: Dari KSAD ke Wakil Panglima TNI
Dalam mengusut perkara ini, Suyudi menjelaskan bahwa tim penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli. Rincian saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga perwakilan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (Indosat, XL Smart, dan Telkomsel), serta satu orang dari vendor sistem penyadapan. Sementara enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan praktik penyadapan tersebut. Barang bukti itu mencakup 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Daftar Empat Tersangka dan Pasal yang Dijerat
Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni eks Kapolri sekaligus eks Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).