Massa mulai berkumpul sejak pagi di kawasan Juwana, kemudian melakukan konvoi menuju Kantor Bupati Pati dengan membawa spanduk dan poster yang menuntut penurunan harga solar menjadi sekitar Rp10 ribu hingga Rp13,5 ribu per liter.
Di lokasi aksi, ribuan nelayan menyuarakan bahwa kenaikan harga BBM hingga sekitar Rp26 ribu–Rp30 ribu per liter membuat sebagian besar kapal tidak dapat beroperasi karena biaya bahan bakar mencapai sekitar 70 persen dari total biaya melaut.
Situasi tersebut diperparah dengan fakta bahwa sekitar 80 persen dari lebih dari 2.000 nelayan di Pati memilih berhenti melaut, sehingga aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ikut melambat drastis.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Dalam aksi tersebut, para nelayan menegaskan bahwa mereka tidak menolak kebijakan pemerintah secara umum, tetapi meminta adanya kebijakan khusus BBM untuk sektor perikanan, terutama bagi kapal di atas 30 GT yang tidak mendapatkan subsidi.
Mereka juga menyatakan akan melanjutkan aksi ke tingkat nasional di Jakarta apabila tuntutan di daerah tidak ditindaklanjuti.
Di tengah aksi, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menemui langsung massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membawa aspirasi nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar ada penyesuaian harga BBM khusus nelayan.
Pemerintah daerah mengakui bahwa kenaikan harga BBM saat ini membuat nelayan kesulitan melaut dan berdampak langsung pada ekonomi pesisir.
“Kemarin 27 April 2026 sudah menghadap ke KKP supaya nelayan di Pati mendapatkan harga nonsubsidi yang layak agar teman-teman bisa melaut. Kalau dengan harga sekarang kami hitung para nelayan tidak bisa melaut. Kami sangat menyadari karena kami dulu pekerja perikanan,” jelas Risma Ardhi Chandra.
Selain itu, DPRD Pati juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan nelayan dan berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat jika diperlukan.
“Kami DPRD kami sama akan mengawal dan menemani nelayan ke Jakarta, karena nelayan sudah terbukti penyangga pangan dan taat membayar pajak,” ungkap Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.