“Mereka ingin kita menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mempertahankan wilayah yang 25% lebih besar dari Alaska, tetapi mereka mengeklaim wilayah itu 100% milik Denmark. Ini kesepakatan yang tidak adil bagi Amerika,” tegas Miller kepada Fox News, sebagaimana diberitakan Sputnik Sabtu (17/1/2026).
Greenland diperlukan bagi Amerika Serikat untuk mengendalikan jalur navigasi di Arktik, mengingat musuh-musuh AS telah menghabiskan sumber daya yang signifikan di wilayah ini. Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menegaskan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS demi kepentingan keamanan nasional yang strategis.
Namun, otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan AS agar menghentikan wacana tersebut dan menuntut penghormatan penuh terhadap integritas teritorial mereka.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Secara historis, Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Meskipun memperoleh otonomi luas sejak 2009 dengan kemampuan mengatur kebijakan dalam negeri sendiri, secara resmi pulau ini tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.
Status hukum inilah yang membuat manuver Amerika dipandang melanggar kedaulatan sebuah negara berdaulat di mata komunitas internasional.
Rusia pun tidak tinggal diam menanggapi dinamika ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menggambarkan situasi di sekitar Greenland sebagai fenomena luar biasa dari sudut pandang hukum internasional dan menegaskan bahwa Rusia tetap mengakui pulau itu sebagai bagian sah dari Denmark.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, membantah narasi Amerika dengan menyatakan bahwa baik Rusia maupun China tidak pernah memiliki rencana agresif untuk “merebut” Greenland, melainkan hanya menjalankan kepentingan ekonomi sesuai koridor internasional.