KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) DPR RI pada Pileg 2019, yakni Hasto Kristiyanto. Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP akan ditahan usai pemanggilan saksi-saksi dan penyitaan alat bukti terkait kasus yang juga menyeret Harun Masiku, yang masih buron hingga saat ini.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan kembali memanggil saksi yang sebelumnya diperiksa berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dengan tersangka Harun Masiku. Ia menjelaskan bahwa KPK akan memanggil kembali saksi-saksi, tetapi berdasarkan Sprindik baru yang diterbitkan pada Senin (23/12/2024) lalu.
“Sehingga nanti untuk Sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar Sprindik yang baru ini. Sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/12/2024).
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Asep juga mengatakan, Sprindik baru untuk Hasto Kristiyanto tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Menurutnya, keterangan saksi pada Sprindik Harun Masiku memang telah lengkap, tetapi meski dilakukan penyidikan kembali untuk tersangka Hasto Kristiyanto.
“Kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan. Di mana juga barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM. Sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya, pasti akan kita kabari seperti itu,” tutur Asep.
KPK menyatakan bahwa lembaganya telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Hasto dan tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.
“Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kami miliki atau POB (Pedoman Operasional Baku) yang kami miliki, ketika ini naik (penyidikan) juga diikuti dengan pencekalan. Pencekalan terhadap yang bersangkutan,” kata Asep selanjutnya.
Asep memaparkan bahwa larangan tersebut berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Larangan itu diterapkan kepada semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Pencekalan seperti biasa enam bulan, nanti bisa diperpanjang, seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu. Kemudian juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau ke luar negeri, seperti itu,” tutur Asep.