“Prabowo berkomitmen untuk hadir ketika diminta addresing speech di sidang umum PBB. Pak Prabowo akan beda dengan Jokowi yang tidak pernah hadir dalam Sidang Umum PBB,” ujar Dahnil di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Kamis (21/9). Kemajuan HAM dan reformasi PBB menjadi salah satu isu perhatian Indonesia pada Sidang tahun ini. (TIM MEDIA WAPRES)
Sidang Umum PBB digelar pada bulan September setiap tahunnya di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Seluruh pemimpin negara anggota PBB diundang untuk berbicara di panggung dunia ini.
Baca Juga:Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larang Siswa Ikut DemoLahan Rumput di Bandara Kertajati Terbakar, Penerbangan Sudah Normal
Sidang Umum Majelis PBB ke-74 tahun ini dihadiri 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri serta 2 chairman of delegation.
Beberapa pemimpin negara getol sekali menghadiri SU PBB untuk menyuarakan pandangan negaranya. Salah satunya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak pernah absen menghujat Iran dan meminta dukungan Amerika Serikat di mimbar Sidang Umum PBB.
Memang tidak semua pemimpin negara menghadiri Sidang Umum PBB. Selain Jokowi, tahun ini Presiden Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga tidak datang.
Pada sidang umum PBB yang digelar mulai Senin (23/9/2019), Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat.
Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 bertajuk “Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”.
Wapres JK sendiri mendapat giliran menyampaikan pidato di hari ketiga Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Padahal, jika Presiden Jokowi yang hadir sendiri, Indonesia bisa mendapat giliran di hari pertama atau kedua pada Sesi Debat Umum.
“Jadi ukurannya bukan negara besar atau tidak, tapi Anda (pembicara) pangkatnya apa, itu protokolernya berlaku. Seperti tadi yang berbicara pertama dari Mauritius, itu negara penduduknya hanya 20 ribu sampai 30 ribu. Jadi kalau Pak Jokowi (hadir), mungkin hari pertama atau hari kedua berbicara. Ini saya baru hari ketiga berbicara,” jelas JK.