Dulu Almas Tsaqibbirru Jadi Pembela Kini Gugat Gibran Rakabuming Raka, Ono Opo?
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat oleh Almas Tsaqibbirru, sosok yang pernah memenangkan gugatan terkait...
Kategori: Hukum
KPK Panggil Anggota DPR Ribka Tjiptaning Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker
Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dikabarkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diperiksa KPK di Hari Jumat Keramat
Pemanggilan dan pemeriksaan itu buntut Gus Muhdlor diduga terlibat dalam perkara ini, serta lolos dari kegiatan tangkap tangan KPK pada pekan lalu.
Politisi Golkar Idrus Marham Jalani Pemeriksaan 4 Jam di KPK, Akui Pernah Jadi Komisaris PT Citra Lampia Mandiri Selama 1 Hari
Dalam kasus ini KPK menduga Eddy Hiariej telah menerima suap untuk mengurus sengketa PT CLM dan membuatnya penanganan kasus ini di Bareskrim Polri menjadi terhenti. Pendalaman atas dugaan tersebut akan terus dilakukan KPK.
KPK Buka Peluang Kembali Penetapan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka
KPK membuka peluang kembali untuk menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK...
Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Menang Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti
Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi. Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formal sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan yang Diajukan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, Penetapan Tersangka Tidak Sah
Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP terhadap pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Sita Ponsel Aiman Witjaksono: Kepentingan Pembuktian dalam Penyidikan
Bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa HP milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan
TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Sejumlah Temuan Soal Kasus Aiman Witjaksono ke Ombudsman RI
Saya tetap memegang teguh komitmen saya untuk tidak pernah membuka identitas narasumber saya, dengan risiko apapun. Saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib melindungi identitas mereka, walaupun ada risiko saya atas itu
Aiman Witjaksono Laporkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Divpropam Polri dan Komnas HAM Hari Kamis
Prosedur tidak benar yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat, 26 Januari 2024. Kuasa hukum Aiman menilai penyitaan ponsel hingga Instagram kliennya tidak sesuai prosedur lantaran status caleg Perindo itu masih saksi.
Penyitaan Ponsel Aiman Minta Perlindungan Kompolnas, Todung Mulya Lubis: Status Adalah Saksi Bukan Tersangka
Meski ponselnya disita penyidik, Aiman akan terus mempertahankan kerahasiaan informannya tentang oknum polisi tidak netral dalam Pemilu 2024.
Sidang Perdana Anggi Pembajak Paket Shopee Express, Didampingi Posbakum PN Jakarta Selatan
Jaksa Penuntut Umum Andi Jaya Aryandi melayangkan dakwaan alternatif atau dakwaan yang disusun secara berlapis. Anggi-Rajiv dijerat Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP subsider Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK Optimis Praperadilan Eddy Hiariej Ditolak Hakim
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menekankan, proses hukum oleh KPK terhadap Eddy Hiariej telah dilakukan sesuai prosedur. KPK bekerja dengan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku.
Terjaring OTT KPK, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Tersangka
Tersangka SW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Agenda PN Jakarta Selatan Bacakan Putusan Praperadilan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Selasa Besok
Eddy Hiariej sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas penerimaan uang Rp8 miliar dari oengusaha tambang Helmut Hermawan. Uang diterima melalui asisten pribadinya bernama Yogi Arie Rukmana, dan pengacara bernama Yoshi Andika Mulyadi.
Pakar Paparkan Aturan Presiden Berkampanye-Berpihak di Pemilu 2024
Presiden Jokowi boleh berkampanye sepanjang ia menjadi petahana dan jika ia mendukung Capres-Cawapres yang diusung partai politiknya. Namun, persoalannya Presiden Jokowi bukan petahana dan paslon capres-cawapres bukan dari PDIP. Sikap Presiden Jokowi yang menyatakan pejabat publik boleh berkampanye juga berpotensi melanggar sejumlah UU Pemilu.
Ombudsman: Bappebti Belum Serius Tindaklanjuti Aduan Masyarakat yang Dirugikan Perusahaan Pialang
Potensi maladministrasi pada layanan perdagangan komoditi diantaranya adanya dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, di mana Bappebti hingga saat ini belum pernah melakukan Pemeriksaan maupun Penyidikan sebagaimana amanat Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Tanggapan Cak Imin Soal Penahanan Politikus PKB Reyna Usman Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Luar Negeri
Pemeriksaan Cak Imin bertujuan untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, saat korupsi ini terjadi, Menteri Tenaga Kerja (Menker) dijabat oleh Cak Imin
2 Orang Kembali Ditahan KPK, Kasus Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemkab Labuhanbatu
KPK kembali melakukan penahanan dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara Labuhan Batu, salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu
Kejagung Sita Aset Benny Tjokrosaputro di Selandia Baru Senilai Rp 32,8 Miliar
Pengadilan Tinggi Selandia Baru mengabulkan atau mengeluarkan Forfeiture Order (Perintah Perampasan) atas permohonan Non-Conviction Based Forfeiture Asset yang diajukan Asset Recovery Unit New Zealand Police melalui Crown Solicitor (Layaknya Pengacara Negara) berdasarkan permintaan (Informal Request) dari PPA Kejaksaan Agung