“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut. Selain itu, dia meminta agar pemerintah berlaku adil terhadap semua lembaga keagamaan.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” paparnya.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
“Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” imbuh dia.
Komisi V DPR Minta Usut Dulu Kasusnya
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR Lasarus, menilai sebaiknya pemerintah fokus melakukan investigasi terlebih dulu. Ia tak ingin peristiwa serupa justru terjadi lagi.
“Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Lasarus mengatakan banyak ponpes yang dibangun menggunakan APBN. Namun, menurutnya, penggunaan APBN dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang.
“Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu, bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini,” ujarnya.
“Jadi menurut saya ini perlu dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu aja belum diungkap gitu lho,” sambung dia.
Terlebih, kata dia, tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny telah menewaskan puluhan santri. Maka, menurutnya, pemerintah perlu mendengar aspirasi dari para keluarga korban.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
“Kalau kelalaian seperti ini, tiba-tiba negara yang mengambil alih gitu lho. Terus persoalan robohnya ponpes ini sendiri, prosesnya seperti apa. Ini kita harus mendengar juga suara-suara orang banyak, termasuk keluarga-keluarga korban,” ungkapnya.