KASUS judi online di Indonesia merembet ke berbagai anggota atau pegawai lembaga dan institusi, seperti TNI, Polri, DPR, hingga KPK.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.
Satgas terdiri dari Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Baca Juga:4 Kecamatan 9 Desa 16.422 Jiwa Terdampak Banjir di Cirebon: Tanggul Sungai JebolIbu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa Hukum
Lalu, Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
delik merangkum sejumlah lembaga negara yang anggota atau pegawainya terlibat judi online:
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima informasi dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mengenai pegawai yang diduga bermain judi online.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan terdapat 17 orang dalam laporan tersebut, namun hanya delapan orang yang dipastikan merupakan pegawai KPK.
“Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya delapan orang. Yang Sembilan (lainnya) itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan,” ujar Alex di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7) petang.
Ia menjelaskan delapan orang tersebut ada yang bekerja di urusan Rumah Tahanan (Rutan).
Inspektorat KPK sedang menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online.
Baca Juga:Survey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan KetigaPersidangan Taipan Media Hong Kong Atas Tuduhan ‘Konspirasi Publikasi Hasutan’ Makan Waktu Lama
“Jadi, yang delapan nanti akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Pimpinan sudah memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi ke pegawai yang masih menjadi pegawai KPK,” kata Alex.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menuturkan transaksi judi online para pegawai tersebut mulai dari Rp100 ribu hingga Rp300 ribu dalam satu kali transaksi.
“Sebetulnya jumlahnya enggak besar. Ada yang cuma Rp100.000, yang paling gede ituRp74 juta. Itu pun 300 kali transaksinya ya,” kata Alex.
DPR
Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menyatakan dua orang anggota DPR RI dan 58 staf di lingkungan DPR RI diduga bermain judi online.