Pada lembaga legislatif, tidak mengherankan bahwa substansi produk hukum nasional beberapa waktu belakangan cenderung berpihak pada elite dan oligark jika melihat komposisi latar belakang para politisi Senayan mayoritas merangkap sebagai pelaku usaha. Hasil penelusuran Tempo mengindikasikan dari 9.918 nama calon anggota DPR, terdapat 2.029 nama yang terafiliasi dengan korporasi.
Ketujuh, gelombang korupsi di sektor politik kian masif belakangan waktu terakhir. Sebagai contoh, di lingkaran terdekat kabinet Jokowi saja, sudah ada 6 menteri dan 1 wakil menteri tersandung kasus korupsi, yakni, Juliari P Batubara (Menteri Sosial), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Idrus Marham (Menteri Sosial), Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Eddy OS Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM). Jumlah ini terbilang paling banyak jika dibandingkan dengan rezim pemerintahan sebelumnya.
Sebelumnya, Transparancy International (TI) setiap tahun meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari ratusan negara yang disurvei. Tahun 2023 TI melakukan survei terhadap 180 negara dan salah satu hasilnya skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkatnya melorot dari 110 tahun lalu menjadi 115 di tahun 2023.
Baca Juga:TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Sejumlah Temuan Soal Kasus Aiman Witjaksono ke Ombudsman RIAiman Witjaksono Laporkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Divpropam Polri dan Komnas HAM Hari Kamis
Deputi Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Wawan H Suyatmiko, mengatakan rata-rata IPK global juga tidak berubah yakni 43 dan Asia Pasifik 45. Tema yang diusung TI Indonesia dalam peluncuran IPK tahun 2023 yakni Korupsi, Demokrasi, dan Keadilan. Wawan mengatakan dari survei yang dilakukan TI secara global tercatat 24 negara masuk kategori demokrasi penuh dengan skor IPK rata-rata 73.
Kemudian 48 negara masuk kategori demokrasi tidak sempurna dengan IPK rata-rata 48. Terakhir 94 negara yang dipimpin rezim non demokrasi rata-rata skor IPK 32. “Semakin tinggi skor IPK suatu negara atau bersih dari korupsi akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat,” ujarnya dalam peluncuran IPK Tahun 2023, Selasa (30/1).