B. Kedaulatan Data dan Bio-Imperialisme (Data Sovereignty)
Integrasi data kesehatan warga ke dalam sistem global menciptakan risiko “Bio-Imperialisme”. Data genomik dan rekam medis penduduk—yang seharusnya menjadi aset nasional—menjadi konsumsi algoritma perusahaan asing. Ini memberikan kekuatan bagi entitas non-negara untuk memetakan kerentanan biologis suatu populasi tanpa kontrol ketat dari pemerintah setempat.
C. Pergeseran Kendali ke Aktor Non-Elected (Technocratic Governance)
Kebijakan kesehatan tidak lagi diputuskan melalui proses demokrasi di parlemen, melainkan melalui teknokrat di forum-forum internasional (seperti Davos atau Jenewa). Hal ini menciptakan celah akuntabilitas; menteri lebih bertanggung jawab kepada agenda dewan internasional daripada kepada aspirasi atau kebutuhan spesifik rakyatnya sendiri.
D. Ketergantungan Teknologi dan Ekonomi (Economic Dependency)
Standarisasi global memaksa negara untuk membeli teknologi pengawasan dan produk farmasi tertentu. Ini menciptakan “perangkap ketergantungan” di mana kedaulatan ekonomi melemah karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersedot untuk membiayai infrastruktur digital dan medis yang lisensinya dipegang oleh korporasi global.
Tantangan Utama bagi Kedaulatan
Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal
- Uniformitas vs Lokalitas: Tekanan global untuk menyeragamkan kebijakan kesehatan seringkali mengabaikan kearifan lokal, obat-obatan tradisional, dan kondisi demografis unik negara berkembang.
- Privatisasi Kebijakan Publik: Semakin besarnya peran WEF dan donor swasta dalam kebijakan publik membuat kepentingan profit korporasi seringkali mengungguli kepentingan kesehatan masyarakat (Public Health vs Corporate Profit).
- Surveilans Tanpa Batas: Risiko penyalahgunaan infrastruktur digital kesehatan untuk fungsi kontrol sosial (Social Credit System) yang melampaui mandat kesehatan asli.
Kesimpulan
Kedekatan dengan lembaga seperti GAVI dan WEF adalah pedang bermata dua. Meskipun menawarkan modernisasi, terdapat harga mahal berupa penyusutan kedaulatan.
Negara berisiko hanya menjadi administrator dari agenda yang disusun oleh elit global, di mana kebijakan nasional tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kepatuhan terhadap sistem tata kelola global yang opak (tidak transparan).
Penulis: Aris Armunanto, S.E.Ak., M.M., Kepala Kampus Politeknik LP3I Kampus Cirebon