Di Gates Foundation, Sri Mulyani kini berperan sebagai anggota Governing Board, duduk sejajar dengan tokoh-tokoh dunia, termasuk Bill Gates sendiri. Dalam kapasitas ini, ia tidak terlibat dalam operasional harian, melainkan memegang peran strategis tingkat tinggi.
Tugas dan wewenangnya mencakup pemberian panduan serta persetujuan atas arah strategis yayasan, pengawasan tata kelola dan pengelolaan dana abadi agar efektif dan transparan, serta advokasi kebijakan dengan perspektif ekonomi untuk program pengentasan kemiskinan dan kesehatan global.
Ia juga terlibat dalam pengambilan keputusan krusial, termasuk komitmen besar yayasan untuk mendistribusikan seluruh dana abadinya dalam dua dekade ke depan demi dampak kemanusiaan yang maksimal.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel AvivKelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh Sentral
Gates Foundation yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat dikenal memiliki berbagai kepentingan pula di beberapa negara. Termasuk Indonesia. Dengan dana abadi mencapai miliaran dolar, yayasan ini memandang Indonesia sebagai “laboratorium sukses” sekaligus mitra strategis yang krusial.
Indonesia dianggap sebagai wilayah yang paling ideal untuk membuktikan bahwa kombinasi antara inovasi teknologi dan dana hibah yang tepat sasaran dapat secara efektif mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Salah satu fokus utama Gates Foundation di tanah air adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat (hub) produksi vaksin dunia. Melalui penguatan kemitraan dengan BUMN farmasi seperti Bio Farma, BMGF berambisi melakukan diversifikasi produksi agar pasokan vaksin global tidak lagi terpusat di negara-negara Barat.
Hal ini telah dibuktikan dengan kucuran hibah puluhan juta dolar untuk pengembangan vaksin Polio dan Measles-Rubella (MR), dengan tujuan menjadikan Indonesia pemasok utama bagi negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia.
Di sisi teknologi dan tata kelola, yayasan ini sangat vokal dalam mendorong implementasi Identitas Digital (Digital ID) dan infrastruktur publik digital. Kepentingan mereka adalah memastikan bahwa distribusi bantuan sosial, subsidi, dan layanan kesehatan dapat dilakukan dengan data yang akurat guna meminimalisir kebocoran anggaran.
Bagi BMGF, keberhasilan Indonesia dalam menerapkan sistem ID digital yang terintegrasi akan menjadi model percontohan (blueprint) yang dapat mereka terapkan di negara-negara berkembang lainnya di kawasan Afrika dan Asia.