Namun, kehati-hatian Sri Mulyani kerap bertolak belakang dengan rencana belanja besar Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ambisius dan mahal bagi 82,9 juta warga Indonesia.
Untuk menjalankan program flagship itu, pemerintah bahkan menganggarkan dana sebesar Rp355 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN 2026), jauh lebih besar dari alokasi anggaran tahun ini. Sebaliknya, untuk mengendalikan defisit fiskal, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) justru disunat hanya menjadi Rp650 triliun, turun 24,7 persen dari outlook TKD 2025.
Meski Sri Mulyani—yang sudah menjabat di bawah tiga presiden dalam dua periode berbeda—berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan Prabowo, sumber menyebut keduanya jarang bertemu karena komunikasi dengan presiden semakin sulit. Para sumber juga mengatakan kepada Reuters, bahwa Sri Mulyani terguncang setelah salah satu rumahnya dijarah pada saat dua pekan aksi protes dan kerusuhan terkait prioritas belanja pemerintah serta rencana pajak.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Prabowo sempat menanyakan dalam rapat kabinet apakah ia baik-baik saja setelah penjarahan, dan Sri Mulyani menjawab iya dan tetap melanjutkan tugasnya. Semuanya berjalan normal hingga Senin lalu, ketika Sri Mulyani mendapat pemberitahuan pencopotan dirinya secara mendadak.
Meski belum jelas alasan pasti pencopotan Sri Mulyani, para ekonom meyakini keduanya berbeda pandangan soal kebijakan fiskal. Awal tahun ini, Prabowo membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan menunjuk sejumlah penasihat ternama yang dikenal berani mengambil risiko dalam bisnis dan investasi, dengan tujuan memanfaatkan lebih banyak aset strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Seorang sumber dari Danantara menyebut, sedikitnya ada satu penasihat yang menyampaikan kepada Prabowo bahwa sikap konservatif fiskal Sri Mulyani tidak sejalan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi. Apalagi, Undang-Undang menegaskan, defisit fiskal tidak boleh melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski aturan tersebut telah lama dihormati, terutama di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, banyak pihak yang mengkritik kebijakan itu dan menganggap sikap fiskal konservatif justru menghambat pertumbuhan, termasuk Prabowo, yang sebelum menjabat mengatakan Indonesia bisa menanggung lebih banyak utang.