Saat ini pemerintah sibuk bekerja untuk korporasi, melayani nafsu dan kepentingan oligarki. Parahnya, produk kebijakan ekonomi hanya merepresentasikan kepentingan oligarki, umat pendukung Prabowo saat Pilpres 2024.
Contohnya adalah pembentukan Danantara adalah perbuatan yang jelas ditujukan untuk menyediakan pendanaan bagi investasi jumbo dengan menyuplai asupan vitamin ke gorup korporasi kakap beserta afiliasinya.
Danantara telah membegal dana efisien anggaran dan kemudian akibatnya tindakan kebijakan tersebut berdampak negatif bagi kegiatan dan kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Penulis meyakini jika jutaan pemudik batal pulang kampung adalah efek kronis dari keseluruhan kebijakan ekonomi Prabowo yang tidak berpihak ke masyarakat
Harus Mengakui Kesalahan
Sudah tahu di bulan Maret 2025 masyarakat akan menjalani ritual mudik, namun demikian pemerintah dengan lalai atau bahkan sengaja tidak berpihak dan juga memikirkan produk dan juga implementasi kebijakan ekonomi pro masyarakat.
Karenanya, harusnya Pemerintah Prabowo wanita meminta maaf dengan seksama atas kegagalan menyediakan infrastruktur ekonomi, ekosistem dan juga pendukungnya.
Prabowo wajib berbalik arah untuk kembali mengambil langkah konkrit membantu dan melayani masyarakat hingga bangkit dari keterpurukan ekonomi, membangkitkan ekonomi UMKM, dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Penulis: Heru Subagia Pengamat Politik dan Ekonomi