PENANGKAPAN Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menjadi pukulan politik bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga keberlanjutan Kabinetnya.
Penulis meyakini, situasi ini bukan sekadar kasus hukum, tetapi bagian dari skenario politik yang menyeret Prabowo ke dalam konfrontasi dengan rakyat dan elite partai yang berada di KIM Plus atau di luar.
Penangkapan Hasto oleh KPK dipastikan akan berdampak panjang, rumit dan semakin menjauhkan kerja -kerja politik Kabinet Prabowo Gibran akan terlaksana.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pertumbuhan ekonomi 8 persen nyaris hanya omon-omon saja. Jadi, kesimpulan mahasiswa “Indonesia Gelap” akan menjadi kenyataan.
Salah Sasaran
Reaksi publik terhadap penangkapan Hasto ini salah sasaran. Publik, mahasiswa justru mengarah pada tuntutan untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah pun mengusung isu serupa.
Sementara itu, Prabowo malah dianggap melakukan blunder politik terbesar dengan membiarkan KPK menangkap Hasto di bawah rezim Prabowo-Gibran.
Pada akhirnya, sepertinya Prabowo saat ini berada dalam kondisi politik yang tidak menguntungkan. Prabowo salah sasaran, target politiknya salah. Para pembisik, penasihat dan juga ahli strategi Prabowo lebih banyak menunggangi kepentingan golongan, titipkan khusus.
PDIP Marah Besar
Dugaan ada kekuatan di lingkaran elite politik yang sengaja ingin menempatkan Prabowo dalam posisi berseberangan dengan mahasiswa dan kekuatan politik di luar koalisi pendukungnya.
Kondisi saat ini mencerminkan adanya rekayasa politik yang kompleks dan liar. Ini sudah terjadi, operasi intelijen sudah dijalankan.
Rekayasa atau uji coba politik tersebut berhasil memancing kemarahan Elite PDI-P. Konflik puncaknya elite PDI-P adalah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret kepemimpinan di Magelang yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2024.
Megawati Tarik Pasukannya
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Sebelumnya, Megawati pernah mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap oleh KPK. Kriminalisasi Hasto dituduh cara sistematis menghancurkan PDI-P.
Janji Megawati akhirnya ditepati kendati keputusan politiknya berbentuk lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.