Dengan dalih PPN 10 persen tidak menyasar ke produk sembako atau kebutuhan pokok masyarakat, bukan berati tidak menimbulkan risiko dan ancaman bagi stabilitas ekonomi. Sektor akan terdampak parah seperti dibidang transportasi dan juga distribusi barang.
Bisnis transportasi menyangkut usaha berkaitan dengan otomotif terutama masalah pengadaan ujit mobil. Produk mobil akan terkena dampak kenaikan PPN otomatis layanan jual mereka juga akan naik yang berakibat secara keseluruhan menaikkan harga jual mata rantai bisnis lainnya.
Konspirasi Presiden dan DPR
Pertanyaan, apakah kebijakan PPN 12 persetujuan sudah secara seksama, mengukur dan mengelompok dampak negatif lainnya di luar sektor produk barang mewah dan produk impor? Jangan sampai pemerintah sudah tahu dampak negatif nya dan tetap mengeksekusi kenaikan PPN hanya untuk kebutuhan politik anggaran yang kian defisit.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
Perlu dicurigai juga, DPR secara seksama dan keseluruhan menyetujui kenaikan PPN. Mengapa mereka tidak menayangkan dulu dan melihat langsung kehidupan pelaku bisnis dan juga konsumen sebagai pihak terlibat dan terdampak langsung kebijakan kenaikan PPN. Ujungnya, DPR menyetujui kenaikan PPN berkaitan dengan infrastruktur keuangan negara yang notabenya juga untuk membiayai gaji, fasilitas dan juga obyek mencari proyek anggaran untuk pundi-pundi pribadi dan partai politik.
Penulis: Heru Subagia, Pengamat Politik dan Sosial