SUDAH menjadi kenyataan saat ini jika demokraai sepenuh sudah dikooptasi dan dibajak habis sebuah kepentingan besar yang dilakukan oleh kartel politik. Menjadi keniscayaan politik nasional dimana instrumen demokrasi justru menghancurkan nilai dan ideologinya sendiri. Parpol sebagai pemilik dan juga eksekutor politik harusnya bersentuhan hingga diwajibkan bersetubuh dengan garis ideologi dan perjuangan partai.
Namun demikian, perilaku hipokrit partai sedang marak terjadi dan bahkan sedang menjadi bagian perilaku senonoh salama kontestasi Pilkada sedang berlangsung saat ini. Pilkada akhirnya menjadi formalitas politik mencari legalisasi penyertaan suara masyarakat.
Polarisasi Politik yang Disengaja
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK resmi dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ridwan Kamil, yang merupakan kader Partai Golkar, akan maju Pilgub DKI Jakarta bersama politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Suswono.
Baca Juga:Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit di Eropa Ingatkan Warga Waspada Risiko Virus MpoxKebakaran Kompleks Pertokoan Eks Hasil Pasar Raya 1 Salatiga Diduga Korsleting, 4 Kios di Blok A24-A27 Ludes
Di Pilgub Jakarta, KIM yang merupakan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merangkul partai-partai lain di luar koalisi. Saat ini, PKS sudah hampir pasti ikut gerbong KIM.
Sementara, Suswono, kader PKS yang juga eks Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah calon wakil pendamping Ridwan Kamil di Jakarta.
Ketika NasDem akhirnya balik badan dari Anies Baswedan dan berlabuh ke KIM. Kemududian disusul oleh PKB yahg memberikan sinyal kuat ikut mengusung RK. Fenomena ini kenyataan pahit dan sekaligus perbuatan yang memalukan.
Pilihan akhir NasDem dan PKB untuk bergabung ke KIM adalah rasionalitas nyata, bersifat transisional dan juga representasi dari sebuah politik terselubung. Hanya saja, publik melihat kebejatan mental dan moral yang dimiliki parpol hingga mereka membiarkan terjadinya pengekangan dan pemerkosaan politik sehingga menghilangkan ajang kontestasi politik berlangsung, hingga lenyaplah keagungan demokrasi.
Penguasa adalah penjarah demokrasi serta banyaknya parpol luluh akibat dijarah kedaulatannya. Diberikan gula-gula kekuasaan serta penghapus dosa masa lalu dari noda kejahilan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pilgub DKI Paling Miris
Bukti jika demokrasi hanya modus, pada akhirnya supremasi kedaulatan rakyat jatuh ke kekuasaan dan badar politik. Pilgub DKI adalah peristiwa paling buruk dan suram dalam perjalanan pemilu daerah. Kekuatan Koalisi menahan serta akhirnya mengubur dalam-dalamnya lawan politik.