Pada konflik strata dua, terdapat konflik skala menengah yang berujung pada keterbelahan kepengurusan partai politik. Pada era kepemimpinan Soekarno atau Orde Lama, keterbelahan kepengurusan partai sempat dialami oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Saat itu, partai pemenang Pemilu 1955 ini terbelah antara sayap kanan dan sayap kiri, salah satunya ketika menanggapi Undang-Undang Pokok Agraria. Konflik ini berujung pada terbentuknya PNI kubu Osa Maliki-Usep Ranawidjaja dan Ali Sastroamidjojo-Surachman.
Memasuki era kepemimpinan Soeharto atau Orde Baru, konflik yang berujung pada dualisme kepengurusan juga dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Polemik antara PDI kubu Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri berujung pada konflik jalanan dalam perebutan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 (kasus “kudatuli”).
Pada era reformasi, konflik serupa kian banyak ditemui. Total ada enam partai yang mengalami konflik dualisme sepanjang reformasi, dua di antaranya adalah partai yang telah eksis sejak Orde Baru, yakni Golkar dan PPP. Pengalaman panjang dalam mengelola partai selama beberapa dekade ternyata tidak serta-merta menjadi jaminan bagi kedua partai ini untuk terhindar dari konflik internal.
Baca Juga:Polda Metro Jaya Gelar Perkara Tetapkan Tersangka di Kasus Kematian Dante Anak Tamara TyasmaraKPK Bakal Proses Perbaikan Prosedur Praperadilan Eddy Hiariej
Secara keseluruhan, terdapat 10 konflik dari delapan partai yang bermuara pada dualisme kepengurusan. PKB menjadi satu-satunya partai yang mengalami tiga kali konflik dualisme kepengurusan. Selain PKB, tiga partai lainnya yang lahir pada era reformasi juga mengalami hal serupa, yakni Hanura, Berkarya, dan Demokrat.
Dari delapan partai yang mengalami konflik, enam di antaranya telah mampu menyelesaikan persoalan dengan beragam cara, yakni PNI, PDI, PKB, PPP, Golkar, dan Hanura. Sementara Partai Berkarya dan Demokrat masih berjuang untuk keluar dari kemelut dualisme partai.
Jika menilik berdasarkan penyebab, pemecatan kader partai adalah persoalan utama yang mendorong terjadinya konflik internal. Dari total delapan konflik dualisme kepengurusan yang dialami oleh enam partai (PNI, PDI, PKB, PPP, Golkar, dan Hanura), tujuh di antaranya bermula dari lahirnya keputusan untuk memberhentikan kader partai, baik ketua umum maupun anggota.
Kondisi ini bahkan dialami secara berulang kali oleh PKB. Dalam tiga kali konflik pada tahun 2001, 2004, dan 2008, seluruhnya diawali dengan keputusan untuk memberhentikan ketua umum partai. Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Muhaimin Iskandar, adalah tiga ketua umum yang terdampak kebijakan pemberhentian hingga berujung pada dualisme kepemimpinan partai.