Transkrip Hasil Debat Cawapres 2024, Dari Kata ‘Slepet’ hingga Istilah Hilirisasi Digital

Transkrip Hasil Debat Cawapres 2024, Dari Kata 'Slepet' hingga Istilah Hilirisasi Digital
Ketiga Cawapres 2024 Indonesia. (Foto: Istimewa)
0 Komentar

Moderator: Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Mohon, mohon tenang. Kita akan mulai untuk meminta tanggapan dari Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 terlebih dahulu. Pak Gibran silakan.

Gibran: Baik, terima kasih. Semua ini. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ekor kita kita ingin indeks ICORE kita. Kita ingin indeks ICORE kita turun ke angka 4 atau 5% sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust, juga dari para calon-calon investor. Lalu, ini yang perlu kita garis bawahi, kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksi, terkoneksikan, sehingga distribusi bisa menurun. Lalu, untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan, juga kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, kita dampingi dari packaging-nya dari branding-nya, dari marketing owner-nya, setelah selesai kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan obstaker, terima kasih.

Moderator: Waktu anda masih tersisa, Bapak.

Gibran: Cukup, cukup. Moderator: Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Pak Mahfud.

Baca Juga:Caleg Gemar Pasang Baliho Miskin Gagasan, Kemana Milenial?Lawatan di Cirebon Bertemu dengan Para Gus dan Ning, Gibran ‘Fun Futsal Sarungan Bareng Samsul’

Mahfud: Cak Imin, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya, seharusnya, seharusnya, begitu. Di lapangan, Pak, investasi itu sulit lho, Pak. Prosedurnya bertele-tele. Ada conflict of interest di mana pejabat yang ngurus itu, misalnya harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang urusannya harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah desentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, lalu diurus sendiri. Rakyatnya tidak kebagian. Nah itu, yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat, minta izin. Misalnya, untuk UMKM, untuk UMKM, misalnya berapa lama ? Perlu 24 jam untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang pasti bisa disediakan untuk menjawab itu semua? Selesai.

Moderator: Baik, terima kasih. Tenang nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya, kita akan ke Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Bapak mulai menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, kita mulai.

0 Komentar