Polri adalah alat negara untuk menegakan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu
PENDIRI dan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali (Denny JA) mengungkapkan gelombang protes di sejumlah kampus merupakan sebuah ironi. Pasalnya, saat ini semakin banyak kalangan terpelajar di kampus yang bergerak dan mengkritik Jokowi, tetapi Jokowi justru semakin populer.
GELOMBANG kritik dan seruan dari kampus terhadap sikap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi terus datang. Kini giliran dari akademisi...
Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa kritik kepada presiden Jokowi dari civitas akademika salah satunya UGM tersebut merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus.
Sama seperti pemilu di tahun-tahun sebelumnya, UMY akan kembali menggerakkan mahasiswa yang saat ini menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di desa-desa di berbagai daerah untuk terlibat sebagai pengawas di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam hal ini, UMY ingin membantu mengawasi pemungutan suara di TPS dengan menempatkan kelompok pengawas netral, yaitu dari kalangan mahasiswa.
Memilih sistem republik artinya dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga maupun kepentingan-kepentingan personal apa pun tujuan dan caranya.
Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, seruan ini menyusul sejumlah kampus atas kondisi politik saat ini. “Kita melihat bagaimana sivitas akademika di berbagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menjadi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondisi masa depan kita,” kata dia.
Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya
Adapun 5 manifesto politik yang disampaikan Aliansi Sivitas Akademika Unand, sebagai berikut:
Pernyataan resmi itu akan dibacakan di UIN Syarif Hidayatullah pada Senin, 5 Februari 2024. "Nanti di halaman depan kampus dibacakan jam 11 pagi
GURU-guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen mengeluarkan petisi pernyataan sikap terkait Pilpres 2024....