KEJAKSAAN Negeri Kabupaten Cirebon melalui tim penyidik tindak pidana khusus resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan...
Dari kejadian tersebut dapat diambil pelajaran berharga agar kedepannya kasus serupa tidak akan terulang lagi yaitu agar Bupati selaku pemegang mandat dari rakyat senantiasa melakukan pengawasan internal berjenjang terhadap pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah.
GAPURA Taman Pataraksa kembali ambruk pada Selasa (16/1) malam, setelah sebelumnya gapura bagian barat pada tanggal 3 Januari menjadi insiden...
"Kang siji durung dadi, wis ambruk maning sijie ang, priwe ini (red: Yang satu belum jadi, lainnya ambruk lagi)," ucap warga yang mengunggah video tersebut.
Aldera perlu mengawal kasus tersebut, supaya publik tahu, bahwa ada kasus yang lumayan besar yang sedang ditangani Kejari Kabupaten Cirebon. Kalau tidak dikawal, dikhawatirkan kasus-kasus tersebut akan hilang begitu saja, tanpa ada alasan yang jelas.
Pihaknya juga sudah mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi selaku pihak pemberi anggaran, dalam hal ini berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jabar. Hal itu dilakukan untuk menghormati adanya kemungkinan audit dilakukan oleh Inspektorat Jabar
Bupati Cirebon mendukung langkah Kejaksaan Negeri Sumber jika memang ditemukan fakta bahwa proses pengerjaan Gapura Taman Pataraksa tidak sesuai dengan ketentuan, maka sudah masuk ranah hukum.
Kejaksaan baru mendapatkan data lengkap terkait proyek tersebut, sehingga belum dapat menyampaikan hasil kajian secara detail. Pihaknya juga sedang meneliti informasi bahwa proyek ini masuk dalam masa pemeliharaan.
Secara umum, ketika hendak membangun sebuah bangunan gedung, maka penyelenggara pembangunan gedung wajib memenuhi ketentuan UU Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya antara lain PP 16/2021.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama konsultan pengawas proyek dan pihak kontraktor menggelar pertemuan. Kedua pihak tersebut bertanggung jawab hingga 27 April 2024.
Segera pakai anggaran pemeliharaan untuk memperbaiki semua kerusakan. Untungnya kejadian bukan siang hari saat banyak pengunjung. Kalau kejadiannya pas banyak pengunjung, mungkin kejadian akan semakin parah
Kecewa dengan kinerja DLH Kabupaten Cirebon. Pasalnya, warning komisi III kepada Kadis LH supaya berhati-hati dan jeli saat memilih konsultan pengawas, seolah diabaikan.
Alun-alun Pataraksa depan kompleks Kantor Bupati menggunakan anggaran yang tidak sedikit, pembangunan tahap pertama tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp11,6 miliar, dan kembali dilanjutkan pembangunan tahap kedua di tahun 2023 dengan anggaran kurang lebih Rp4,5 miliar dengan menggunakan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Sontak sejumlah warganet langsung memberikan komentar. Mulai dari yang bertanya soal apakah gempa tersebut menjadi penyebab robohnya Gapura Taman Pataraksa hingga soal BMKG tidak memberikan informasi adanya gempa melalui akun-akun di media sosialnya termasuk di laman resminya.
Menurut Daryono, dugaan terjadinya gempa bumi di Cirebon itu diperkirakan sebagai gempa lokal dan hanya satu sensor yang mencatat getaran gempanya, sehingga belum bisa dijadikan sebagai parameter. Daryono menuliskan keterangan yang sama dengan unggahan sebelumnya tentang video ambruknya Gapura Taman Pataraksa.
Dari data yang dimiliki, proses revitalisasi taman ini dimulai pada September 2022 yang lalu dengan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp15 milyar. Anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dilakukan dua tahap. Gapura itu, masuk tahap kedua. Usianya pun belum genap tiga bulan