Arjuna menyebut demokrasi Indonesia saat ini diwarnai dengan intimidasi yang dialami oleh berbagai kalangan, pelanggaran etika, dan aturan netralitas ditabrak begitu saja. Di tempat peristirahatan presiden Indonesia pertam aitu, ia menyampaikan enam poin kebangsaan GMNI.
24 nama intelektual yang terlibat dalam Salatiga Peduli Bangsa selain Prof. Umbu Rauta adalah Prof. Yusak B. Setiawan (Dosen), Prof. Joseph Ernest Mambu (Dosen), Prof. Agus Sugiarto (Dosen), Izak Y. M. Lattu, Ph.D.(Dosen), Dr. Sri Aryanti Kristianingsih (Dosen), Agastya Rama Listya, Ph.D. (Dosen), Sampoerno, M.Si. (Dosen), Rully Adi Nugroho, Ph.D. (Dosen), Yesaya Sandang, Ph.D. (Dosen), Dr. J. Mardimin (Dosen), Dr. Wilson Therik (Dosen), Imanuel Teguh Harisantoso, M.Si. (Dosen), Tyas Tri Arsoyo, MH (Dosen), Mardian Putra Frans, MH (Dosen), Freidelino de Sousa, MH (Dosen), Marthinus Ngabalin, M.Si (Mahasiswa S3), Yan Malino, M.Pd. (Mahasiswa S3), Yoga Fanggidae, S.Hub. Int. (Alumni), Dr. Royke Siahanenia (Dosen), Suprayitno, M.Si. (Mahasiswa S3), Yulius Yusak Ranimpi, P.hD (Dosen), Tri Aprivander Waruwu (Mahasiswa S1) dan Dr. Suwarto (Dosen).
YLBHI melihat bahwa upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap praktik kecurangan pemilu serta tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 paska putranya Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden.
Polri adalah alat negara untuk menegakan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu
Terdapat delapan poin yang tertuang dalam maklumat tersebut. Salah satunya menyoroti pengesahan uji materi syarat batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, juga menyoroti indikasi praktik politik yang dilakukan oleh presiden hingga terkesan tidak netral.
Menolak politisisasi kampus untuk kepentingan politik tertentu dan memecah belah. Sebaliknya, kampus mengajak menjaga kondusivitas sivitas akademik dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi positif dan iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024
PENDIRI dan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali (Denny JA) mengungkapkan gelombang protes di sejumlah kampus merupakan sebuah ironi. Pasalnya, saat ini semakin banyak kalangan terpelajar di kampus yang bergerak dan mengkritik Jokowi, tetapi Jokowi justru semakin populer.
Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat
GELOMBANG kritik dan seruan dari kampus terhadap sikap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi terus datang. Kini giliran dari akademisi...
FORUM Rektor Indonesia atau FRI menyerukan pemilu damai. Dalam pernyataan sikapnya, FRI juga menyatakan menolak segala bentuk upaya provokasi yang...
"Kami, para rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,"
Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa kritik kepada presiden Jokowi dari civitas akademika salah satunya UGM tersebut merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus.
USAI sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI) mengkritik kondisi demokrasi pemerintahan...
Sama seperti pemilu di tahun-tahun sebelumnya, UMY akan kembali menggerakkan mahasiswa yang saat ini menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di desa-desa di berbagai daerah untuk terlibat sebagai pengawas di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam hal ini, UMY ingin membantu mengawasi pemungutan suara di TPS dengan menempatkan kelompok pengawas netral, yaitu dari kalangan mahasiswa.
Memilih sistem republik artinya dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga maupun kepentingan-kepentingan personal apa pun tujuan dan caranya.
Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, seruan ini menyusul sejumlah kampus atas kondisi politik saat ini. “Kita melihat bagaimana sivitas akademika di berbagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menjadi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondisi masa depan kita,” kata dia.
Adapun 5 manifesto politik yang disampaikan Aliansi Sivitas Akademika Unand, sebagai berikut:
Pernyataan resmi itu akan dibacakan di UIN Syarif Hidayatullah pada Senin, 5 Februari 2024. "Nanti di halaman depan kampus dibacakan jam 11 pagi
GELOMBANG kritik terhadap Presiden Joko Widodo semakin meluas di sejumlah kampus Indonesia. Setelah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Islam...