Dalam kasus ini KPK menduga Eddy Hiariej telah menerima suap untuk mengurus sengketa PT CLM dan membuatnya penanganan kasus ini di Bareskrim Polri menjadi terhenti. Pendalaman atas dugaan tersebut akan terus dilakukan KPK.
Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi. Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formal sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya
Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP terhadap pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menekankan, proses hukum oleh KPK terhadap Eddy Hiariej telah dilakukan sesuai prosedur. KPK bekerja dengan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku.
MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) secara resmi mencabut gugatan praperadilan terhadap penetapan...
SEJUMLAH penyidik KPK kembali memantau lanjutan sidang praperadilan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7). Hari ini agenda...
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memantau langsung pelaksanaan sidang praperadilan yang diajukan...
PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melanjutkan praperadilan keabsahan penetapan tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Agenda sidang, yakni...