JK menilai Jokowi harus dilibatkan dalam laporan tersebut, karena data kepemilikan 340 ribu hektare milik Prabowo pertama kali diungkap oleh Jokowi saat debat Pilpres 2019.
The Guardian menyebut ini merupakan perubahan yang cukup besar bagi Prabowo, mantan menantu Soeharto, yang dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi pada akhir tahun 1990-an, serta pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Timor Timur.
Hampir seluruh kota di Jawa mengalami masalah penurunan tanah. Sehingga pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall adalah suatu keharusan.
Prabowo mengatakan hal tersebut bukanlah kapasitas dirinya sebagai Menteri Pertahanan RI, namun dia tetap merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi sebagai pemimpin politik di Indonesia.
Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyayangkan sikap sejumlah pihak yang membalas kebaikan dengan kebencian hanya demi ambisi kekuasaan semata. Termasuk, kata Prabowo, penilaian kinerja Kemenhan yang tidak masuk akal oleh orang yang pernah diberi kebaikan.
Komisi Informasi Pusat (KIP) turut angkat suara soal polemik kerahasiaan informasi. Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa ada pasal dalam undang-undang yang menyatakan bahwa beberapa informasi dikecualikan dalam pertahanan dan keamanan negara
Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus calon presiden nomor urut 2 tercatat memiliki banyak tanah dan bangunan. Luas tanah dan bangunan yang dimiliki Prabowo Subianto tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pemerintah di era Bung Karno membangun pertahanan berdasarkan kesadaran geopolitik. Hasto juga menyebut Indonesia mengirimkan kapal selam untuk membantu Pakistan.
Indonesia hanya sebagai penonton di forum global. Sementara dalam pidato Menlu Retno disebutkan Indonesia adalah pemain utama di kawasan dan di tingkat global. Berbagai macam capaian diraih Indonesia sejak 2015, seperti kepemimpinan ASEAN, kepemimpinan G-20
Anies yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu, saat berkampanye di Gorontalo, Senin (8/1) menyatakan semua peluang selalu ada.
Billy mengatakan ada dua alasan soal ketidakterbukaan Prabowo soal anggaran tersebut selain bersifat rahasia. Pertama, proses legislasi Komisi I DPR yang beberapa kali dilakukan secara tertutup dengan Kemhan.
Kerangka debat ketiga cukup menarik karena menunjukkan ada perbedaan pandangan dari setiap calon presiden. Sayangnya, perbedaan yang kelihatan masih bersifat politik dan sentimen politik. Sementara pandangan setiap calon presiden terhadap suatu isu masih mirip atau tidak ada pembeda jelas.
Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengungkapkan bahwa masalah pertahanan adalah isu yang sakral untuk seorang negarawan, apalagi untuk seorang presiden.
Prabowo berbincang dengan para petinggi partai parpol pendukungnya, sedangkan Anies masih menyapa pendukungnya. Sehingga keduanya tidak bersalaman di penghujung debat.
Ganjar lantas menyentil Prabowo dan menekankan jika Menteri Pertahanan (Menhan) itu siap berdebat maka seharusnya memiliki persiapan yang baik. Adapun mengenai waktu yang terbatas, menurut Ganjar, merupakan ujian yang paling baik bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuannya.
Prabowo kecewa dengan paslon lain yang menggunakan isu pertahanan sebagai senjata politik. Prabowo juga menyebut banyak narasi yang disampaikan oleh pasangan calon lain yang tidak didukung dengan data akurat.
Prabowo mengatakan hingga saat ini Indonesia masih memakai beberapa alat bekas. Dia mengingatkan alutsista itu yang terpenting adalah usianya, bukan kondisi bekas atau barunya.
Prabowo awalnya memberi jawaban. Namun, jawaban itu ditolak Ganjar karena dianggap tidak menjawab pertanyaannya. Lalu, Prabowo menyatakan dirinya bisa membantah pernyataan Ganjar.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu 18 November 2020, PT PAL Indonesia (Persero) menyebutkan kebutuhan kapal selam dalam negeri sebanyak 12 unit berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang harus dipenuhi dalam kurun waktu hingga 2024.
Pernyataan alutsista barang bekas memperlihatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengerti masalah pertahanan keamanan. Dalam pertahanan alat-alat di mana pun adalah bekas tapi usianya masih muda