Masa Akhir Bupati-Wabup Cirebon Periode 2019-2024 Berakhir 17 Mei, Sekda Hilmi Rivai Masuk Bursa Pj
MASA akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2019-2024 akan berakhir pada 17 Mei 2024 mendatang. Bahkan Sekda Hilmi...
MASA akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2019-2024 akan berakhir pada 17 Mei 2024 mendatang. Bahkan Sekda Hilmi...
BUPATI Cirebon, H. Imron memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon berjalan aman dan lancar. Tidak ditemukan adanya...
Kita bersama TNI-Polri juga sepakat untuk menjaga ketenangan, ketertiban Pemilu 14 Februari ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,ā kata Bupati Imron. Ia juga berpesan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), PKD, dan Pengawas TPS untuk tetap mengedepankan integritasnya sebagai pengawas pemilu, dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki mengatakan, ratusan miliar itu untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun infrastruktur penyediaan air bersih. Sebagian besar dialokasikan untuk pemeliharaan dan rekontruksi jalan.
Tiga tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk mendukung pengembangan kawasan Metropolitan Rebana di wilayah utara Jawa Barat.
Ada pun dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan itu, seperti obat terlarang tanpa izin edar 1.393 butir, ekstasi sebanyak 5.336 butir, ganja 3.00,2 gram, sabu 1.396 gram dengan nilai setara lebih dari Rp3,3 miliar
Aldera perlu mengawal kasus tersebut, supaya publik tahu, bahwa ada kasus yang lumayan besar yang sedang ditangani Kejari Kabupaten Cirebon. Kalau tidak dikawal, dikhawatirkan kasus-kasus tersebut akan hilang begitu saja, tanpa ada alasan yang jelas.
Bupati Cirebon mendukung langkah Kejaksaan Negeri SumberĀ jika memang ditemukan fakta bahwa proses pengerjaan Gapura Taman Pataraksa tidak sesuai dengan ketentuan, maka sudah masuk ranah hukum.
Secara umum, ketika hendak membangun sebuah bangunan gedung, maka penyelenggara pembangunan gedung wajib memenuhi ketentuan UU Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya antara lain PP 16/2021.
Kecewa dengan kinerja DLH Kabupaten Cirebon. Pasalnya, warning komisi III kepada Kadis LH supaya berhati-hati dan jeli saat memilih konsultan pengawas, seolah diabaikan.
Dari data yang dimiliki, proses revitalisasi taman ini dimulai pada September 2022 yang lalu dengan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp15 milyar. Anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dilakukan dua tahap. Gapura itu, masuk tahap kedua. Usianya pun belum genap tiga bulan