Soroti Demo di Indonesia, PBB: Investigasi Menyeluruh Transparan Dugaan Pelanggaran Hukum HAM Internasional
PBB memberikan komentar atas demonstrasi yang berakhir ricuh dan memakan korban jiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Indonesia. Juru...
PBB memberikan komentar atas demonstrasi yang berakhir ricuh dan memakan korban jiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Indonesia. Juru...
PERWAKILAN Oriental Circus Indonesia (OCI), Tony Sumampau, mengklaim perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Taman Safari Indonesia. Pernyataan tersebut ia...
ORIENTAL Circus Indonesia (OCI) mengatakan anak-anak pemain sirkus yang dipekerjakan di sana sejak 1970-an kerap dipukul menggunakan rotan sebagai bentuk...
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus eksplotasi terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan melalui...
SEJUMLAH mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengadukan dugaan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia kepada Kementerian Hak Asasi...
AMERIKA Serikat belum mengucapkan selamat kepada calon presiden Prabowo Subianto, yang unggul di hasil penghitungan suara setelah pemilihan umum pada...
DUA buah film dokumenter diluncurkan menjelang pemungutan suara pemilihan umum 14 Februari 2024, yakni Dirty Vote serta Yang (Tak Pernah)...
Mestinya Ganjar bilang terima kasih, selesai saya tidak akan komentari soal HAM, biarkan mahasiswa dan guru-guru besar yang komentari. Dia menunggangi kemarahan publik, padahal dia nggak ngerti, dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita harus fair
Lima tahun lalu di debat capres, beliau menyampaikan untuk tidak memilih potongan diktator dan otoriter, dan punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi
Soal BLBI, kita yang dahulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun Rp 35,8 triliun selama 1,5 tahun. Kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan ini harus ditagih lebih lanjut
Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Saya mendapatkan pesan kemarin, dari pada orang tua yang anaknya hilang. Itu pertanyaan kedua ya? Kalau lah bapak tahu mungkin bisa membantu di mana kuburnya mereka agar mereka bisa berziarah. Dan saya dikatakan Anda tendensius,” ucap Ganjar.
Pengamat Intelijen Bondhan Wibisono memandang Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diarahkan ke Prabowo Subianto sudah tidak relevan untuk...
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menemukan adanya dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi di...
TANGGAL 12 September 1984, tepat hari ini 38 tahun silam, adalah titi mangsa yang begitu kelabu bagi umat Islam. Di...
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah memperhatikan secara serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi mengaku telah meneken...
KESEDIAAN Kepala Staf Presiden Moeldoko menemui BEM Trisakti mendapatkan apresiasi dari generasi muda. Kesediaan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk tidak...
KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko megundang perwakilan mahasiswa Trisakti untuk beraudiensi soal permasalahan HAM yang terjadi pada tragedi 12...
TERKAIT tudingan Amerika Serikat terhadap dugaan pelanggaran (HAM) oleh Pemerintah Indonesia melalui aplikasi peduli Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,...
BERPIJAK pada laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas penggunaan aplikasi PeduliLindungi berpotensi melanggar hukum, Indonesia sebagai negara...