TIM penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa para tersangka dan saksi dugaan korupsi di Kalimantan Selatan pada 6 Oktober...
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas...
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk Gus Muhdlor dan Subandi untuk maju dalam Pilbup Sidoarjo 2020. Penunjukan itu termaktub dalam Surat Keputusan bernomor 4055/ DPP / IX /2020, yang ditandatangani Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Hasanudin Wahid.
Kesepuluh orang lainnya sudah dibebaskan dan kembali ke daerah asal. Namun, mereka harus bersedia apabila diminta untuk kembali menjalani pemeriksaan.
Siska menyampaikan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.
Robith Fuadi (RF) selaku kakak ipar Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Aswin Reza Sumantri (ARS) selaku asisten pribadi (Aspri) Bupati; Rizqi Nourma Tanya (RNT) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo. Kemudian, Sintya Nur Afrianti (SNA) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Umi Laila (UL) selaku pimpinan cabang Bank Jatim; Heri Sumaeko (HS) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Rahma Fitri (RF) selaku Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo; Tholib (TL) selaku Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo; dan Nur Ramadan (NR) selaku anak Siska Wati.
Tersangka SW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
TIM Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Buntut OTT tersebut, pimpinan...
Selain isu bupati dilindungi, muncul juga informasi bahwa KPK bakal menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Sebab, KPK cuma menetapkan satu orang sebagai tersangka dari 10 orang yang ditangkap.
Mereka diduga merupakan ASN Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabar OTT ini dibenarkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi bahwa KPK tengah melalukan operasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
KPK kembali melakukan penahanan dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara Labuhan Batu, salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terkait dugaan korupsi pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Dari informasi yang didapat, ada empat orang yang diamankan. Kuat dugaan yang ditangkap KPK adalah AS dan S, keduanya pejabat BPPD Sidoarjo. Kemudian A, pejabat di Setda Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga salah satu kasir bank BUMD juga ikut terjaring operasi KPK.
Operasi tangkap tangan KPK RI terhadap Bupati Labuhanbatu periode 2021 hingga 2024 ini, menyisakan duka bagi keluarga. Terlebih, dari tiga oknum yang sempat dikabarkan dibawa itu, disebut-sebut memiliki hubungan keluarga.
Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita Rp 551,5 juta saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis (12/1/2024). Salah satu sosok yang ditangkap dalam OTT adalah Bupati Labuhanbatu, Erik A Ritonga.
Sejak menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu, Erik memilih untuk memimpin partai politik. Pada 2022, ia memutuskan untuk bergabung dengan Partai Nasdem sebagai basis politiknya
Harta tanah dan bangunan Erik Adtrada Ritonga berada di 15 tempat. Beberapa di antaranya, tanah seluas 603 meter persegi di Labuhan Batu yang diperoleh sendiri. Tanah ini memiki nilai Rp1,8 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 21.726 meter persegi/450 meter persegi di Labuhan Batu senilai Rp170 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG) ke rumah tahanan (rutan)....
Presiden Jokowi menyatakan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Evaluasi dilakukan pascapolemik operasi tangkap tangan (OTT) KPK di...