OMBUDSMAN RI mengungkapkan, dari hasil investigasi permasalahan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, setidaknya merugikan nelayan hingga Rp 24 miliar....
OMBUDSMAN RI menyatakan ada potensi malaadministrasi bahkan korupsi pada proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM)...
OMBUDSMAN RI mengungkapkan hampir 4.000 nelayan terdampak dengan adanya pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten. “Dari...
OMBUDSMAN RI menaksir kerugian nelayan akibat kehadiran pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten mencapai Rp9 miliar....
OMBUDSMAN RI memantau dan mewawancara para demonstran penolakan RUU Pilkada yang ditangkap personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta...
OMBUDSMAN RI melakukan diskusi terfokus dengan Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) untuk...
KOALISI Masyarakat Sipil mengadukan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diduga...
KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan adanya kemungkinan bergabung dengan Ombudsman RI dan fokus di pencegahan. “Sejauh ini pimpinan tak...
Laporan Aiman diterima di bagian pengaduan Propam Polri dengan nomor LP SPSP2/538/II/2024. Pihak yang dilaporkan selain para penyidik, juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak turut dilaporkan ke Propam Polri.
Saya tetap memegang teguh komitmen saya untuk tidak pernah membuka identitas narasumber saya, dengan risiko apapun. Saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib melindungi identitas mereka, walaupun ada risiko saya atas itu
ada dasarnya Ombudsman menemukan adanya maladministrasi yang berkaitan dengan kelalaian, penundaan berlarut, dan langkah-langkah yang tidak prosedural dalam konteks pengembangan Rempang Eco-City
Potensi maladministrasi pada layanan perdagangan komoditi diantaranya adanya dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, di mana Bappebti hingga saat ini belum pernah melakukan Pemeriksaan maupun Penyidikan sebagaimana amanat Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal (dirjen) hingga sekretaris direktorat jenderal (sesditjen).
OMBUDSMAN Republik Indonesia menduga pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Kementerian Pertanian melakukan maladministrasi dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan...
OMBUDSMAN Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten menilai Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang berpredikat zona merah dalam hal kepatuhannya melayani publik....
BERITA-Ombudsman RI menilai, Presiden Joko Widodo tak bisa lepas tangan mengenai masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi...
JAKARTA-Dua komisioner Ombudsman RI positif virus corona. Mereka adalah Lely Soebekti dan Ninik Rahayu. Ninik sebelumnya bersama Komisioner Ombudsman RI lainnya telah mengikuti...
JAKARTA-Ombudsman RI meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengingatkan jajarannya tidak berbuat represif dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Hal itu...