Selain isu bupati dilindungi, muncul juga informasi bahwa KPK bakal menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Sebab, KPK cuma menetapkan satu orang sebagai tersangka dari 10 orang yang ditangkap.
Pemeriksaan Cak Imin bertujuan untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, saat korupsi ini terjadi, Menteri Tenaga Kerja (Menker) dijabat oleh Cak Imin
Mereka diduga merupakan ASN Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabar OTT ini dibenarkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi bahwa KPK tengah melalukan operasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
KPK kembali melakukan penahanan dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara Labuhan Batu, salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terkait dugaan korupsi pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memberikan sambutannya pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2024). KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dimana hasilnya dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 93 Kementerian/Lembaga, dan 38 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun 2023 berada di angka 70,97.
Dari informasi yang didapat, ada empat orang yang diamankan. Kuat dugaan yang ditangkap KPK adalah AS dan S, keduanya pejabat BPPD Sidoarjo. Kemudian A, pejabat di Setda Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga salah satu kasir bank BUMD juga ikut terjaring operasi KPK.
DEWAN Pengawas KPK mengungkapkan sejumlah temuan yang diperoleh dari rangkaian sidang etik dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara...
Berdasarkan situs resmi perusahaan, SAP didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.
SAP disebut menyuap pejabat di Afrika Selatan serta Indonesia pada 2015 serta 2018 terkait kepentingan bisnis. Khusus di Indonesia, diduga sosok yang menerima suap adalah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atau kini disebut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo.
PPATK mengungkap ada sekitar 45 ribu laporan yang diterima. Kendati tidak merinci ratusan caleg tersebut siapa saja dan dari partai mana saja. Tapi PPATK telah menganalisa sample caleg yang melakukan setoran dana di atas Rp 500 juta, sepanjang 2022 hingga 2023.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan jumlah fantastis mengacu pada pernyataan Dewas setidaknya ada Rp4 miliar berhasil diraup oleh puluhan pegawai dalam kurun waktu tiga bulan. Yakni sejak Desember 2021 sampai dengan Maret 2022. Perbuatan tersebut masuk kategori pelanggaran etik terkait pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang ditengarai dilakukan oleh 93 orang pegawai.
Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita Rp 551,5 juta saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis (12/1/2024). Salah satu sosok yang ditangkap dalam OTT adalah Bupati Labuhanbatu, Erik A Ritonga.
Salah satu program yang diintervensi adalah proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang di Labuhanbatu dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur di Labuhanbatu. Nilai pekerjaan kedua proyek itu Rp19,9 miliar.
Dewas KPK akan menggelar sidang kode etik 93 pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menuturkan, proses pemanggilan nantinya akan dibagi beberapa kelompok.
KPK telah meminta keterangan sekitar 190 orang terkait penyelidikan dugaan pungli tersebut. Dari permintaan keterangan itu, KPK telah berhasil memetakan sosok-sosok yang menjadi pelaku utama maupun pasif.
Saksi yang diperiksa, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) Puskris Kesehatan Kemenkes tahun 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko, dan advokat Admiral Herdi Pratama. Ketiganya diduga mengetahui soal aliran uang tersebut.
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga meminta lembaga antirasuah mengusut pihak penyuplai kebutuhan buron Harun Masiku selama melarikan diri sekitar empat tahun ini. Harun ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pertengahan Januari 2020 silam.
EKS wali kota Bandung Yana Mulyana resmi ditahan di Lapas Sukamiskin setelah tim Jaksa Eksekutor KPK mengeksekusinya. Yana divonis 4...