Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (7/5/2024), untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi...
KOMISI. Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau akrab disapa Gus Muhdlor. Pencegahan tersebut berkaitan...
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Gus Muhdlor...
Ali menjelaskan besaran potongan insentif di lingkungan BPPD Sidoarjo mencapai 10-30 persen. Pemotongan dan penerimaan itu, ujar Ali Fikri, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
BUPATI Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2). Dia...
Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan/pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk Gus Muhdlor dan Subandi untuk maju dalam Pilbup Sidoarjo 2020. Penunjukan itu termaktub dalam Surat Keputusan bernomor 4055/ DPP / IX /2020, yang ditandatangani Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Hasanudin Wahid.
Dari kegiatan itu, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif pajak dan retribusi dan barang bukti elektronik. Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat
KPK juga sempat mencari keberadaan Kepala Dinas BPPD dan Bupati Sidoarjo saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Kamis (25/1/2024). Tetapi keberadaan kedua orang tersebut tidak diketahui.
Hasil penggeledahan ini akan ditelaah lebih lanjut oleh tim KPK. Berikutnya barulah KPK memanggil para pihak yang diduga mengetahui perkara ini. KPK sudah menyatakan bakal memeriksa Bupati Sidoarjo.
Siska menyampaikan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.