Ini Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Hapus Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Soal Sebar Berita Bohong untuk Bikin Onar
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menghapus Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur hukuman penjara bagi orang yang...
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menghapus Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur hukuman penjara bagi orang yang...
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dkk. MK menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun...
TIM kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Selasa, 6...
Ia menyayangkan bahwa terdapat beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang nampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.
Hakim pun menilai bahwa judul podcast ‘Ada Lord Luhut di Balik Operarsi Militer di Papua” juga bukan merupakan pemberitaan bohong sehingga dakwaan primair kedua tidak terpenuhi.
POLDA Metro Jaya memeriksa tiga saksi di kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko...
Bahkan, kriminalisasi yang terjadi pada dirinya sebenarnya sudah kerap kali kepada semua pihak yang menyuarakan kritik. Sehingga, itu semua sudah dianggap hal yang biasa.
DIREKTUR Lokataru Haris Azhar memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dia bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap...
POLDA Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru, Haris Azhar sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Menko Maritim dan...
JAKARTA – Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan siap ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap...
DIREKTUR Eksekutif Lokataru Haris Azhar angkat suara mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Menurut dia,...