SEJAK 6 Januari 2025 lalu, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok ekonomi BRICS, sebuah kelompok ekonomi besar yang...
KEIKUTSERTAAN Indonesia dalam BRICS meningkatkan keterwakilan negara-negara Selatan dan memperkuat upaya reformasi lembaga-lembaga tata kelola global. Langkah ini menempatkan blok...
PAKAR Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat (AS)...
DEWAN Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Ini secara khusus terkait kebijakan perdagangan Amerika Serikat di...
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah India yang mendukung Indonesia menjadi anggota penuh blok ekonomi BRICS. BRICS...
INDONESIA berpotensi menjadi jembatan penghubung antara negara-negara BRICS dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang didominasi negara-negara...
INDONESIA telah mencapai tonggak sejarah baru dalam sejarah diplomatiknya karena negara dengan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara ini...
PADA hari pertama tahun 2025, sembilan negara – Belarusia, Bolivia, Indonesia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan – secara...
RENCANA negara-negara BRICS untuk menciptakan saingan bagi dolar AS pasti akan gagal bahkan tanpa langkah-langkah yang diambil presiden terpilih Pada...
INDONESIA telah diakui sebagai anggota penuh blok BRICS dari negara-negara berkembang, negara ketua kelompok itu, Brasil mengumumkan pada hari Senin....
PRESIDEN terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (30/11) mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara BRICS jika mereka...
PRESIDEN Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS Plus di Kaza,...
MALAYSIA sedang bersiap untuk bergabung dengan kelompok ekonomi negara BRICS. Hal tersebut diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah...
Salah satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi perdebatan hangat adalah mengenai pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Mengingat alutsista sebagian besar dibeli dari luar negeri dan menggunakan dana utang ratusan triliun.