Masa Tenang hingga Hari Pencoblosan, Simak Sanksinya Bagi Pelanggar
MASA kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu, 10 Feberuari 2024. Kini, pemilu memasuki masa tenang sampai hari pencoblosan. Menurut Pasal...
MASA kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu, 10 Feberuari 2024. Kini, pemilu memasuki masa tenang sampai hari pencoblosan. Menurut Pasal...
Kita bersama TNI-Polri juga sepakat untuk menjaga ketenangan, ketertiban Pemilu 14 Februari ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Bupati Imron. Ia juga berpesan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), PKD, dan Pengawas TPS untuk tetap mengedepankan integritasnya sebagai pengawas pemilu, dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan jajaran di daerah agar memaksimalkan pengawasan saat masa tenang yang berlangsung pada 11-13 Februari 2024....
Dengan peran penting yang dimiliki oleh DKPP dalam melakukan penegak kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga dan mengawal marwah kehormatan pemilu 2024 dengan mengutamakan penegakan hukum dan etika. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu adalah bagian substansial dalam mewujudkan kualitas penyelenggara pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan independen.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pada saat ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) LN New York sedang menelusuri dugaan tersebut dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York. (*)
Lima parpol itu ada Garuda, Partai Buruh, PSI, Hanura, dan PBB. Tersebar di 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nanti saat pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, partai tersebut tidak dihitung (suaranya), karena sudah didiskualifikasi. Sehingga pada hari-H, suaranya tidak sah
Menurut Joharudin, adanya atribut partai lain di luar kolasi itu memang ada larangannya dalam undang-undang pemilu. Namun, setelah di komunikasikan atribut partai lain tersebut sudah tidak ada.
Peneliti Migran Care Trisna Dwi Yuni (kiri) bersama Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (kanan) menunjukan bukti pelaporan dugaan pelanggaran adminitrasi DPTLN ganda di New York, di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Juma (26/1/2024). Migrant Care temukan data pemilih ganda di New York dan yang masih didalami adalah DPT Johor Bahru, Malaysia.
JK menilai Jokowi harus dilibatkan dalam laporan tersebut, karena data kepemilikan 340 ribu hektare milik Prabowo pertama kali diungkap oleh Jokowi saat debat Pilpres 2019.
Di masa kampanye para politisi melakukan distribusi besar-besaran bahan dan alat peraga kampanye, seperti spanduk, brosur, baliho, pamflet, dan lain-lain. Tapi mereka seringkali lupa bahwa bahan-bahan ini kebanyakan tidak ramah lingkungan.
Realisasi sementara anggaran pemilu pada tahun anggaran 2023 disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp26,1 triliun serta melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,8 triliun
KOORDINATOR Bidang Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin mengimbau para calon cawapres pada Pemilu...
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau biasa disapa Rifqi mengatakan salah satu poin penting hasil...
PERTEMUAN tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin...
KOMISI II DPR RI telah menetapkan nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027....
JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan ada sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Karena, ada temuan...
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) di sejumlah tempat pemungutan suara...
SOLO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menertibkan alat peraga kampanye...
JAKARTA-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan menyoroti Pilkada ditengah Pandemi Covid-19. Lebih spesifik soal riskannya posisi petahana dengan potensi politisir...