Menurut Laode, pada 31 Agustus 2019 terjadi pertemuan antara Pieko, Dolly, dan Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangrila. Dia menyebutkan, Dolly meminta uang ke Pieko lantaran membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya.
“Menindaklanjuti pertemuan tersebut, DPU (Dolly) meminta IKL (Kadem) untuk menemui PNO (Pieko) untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya,” sebut Laode.
Laode menyatakan, uang senilai SGD 345 ribu diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III (Persero).
Baca Juga:Pasca Demonstrasi Papua, Menteri Basuki : Bangunan Pemerintah yang Rusak Akan Segera DirekonstruksiUIN Sunan Kalijaga Minta Abdul Aziz Revisi Disertasi, Jika Tidak Gelar Doktor Ditangguhkan
Sebagai pihak penerima, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Pieko sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)