ASSOCIATE Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan bahwa masuknya Starlink di Indonesia berpotensi mempercepat transformasi digital di bidang kesehatan, utamanya pemantauan penyakit.
Menurut dia, dengan akses internet yang lebih luas dan cepat hingga di level puskesmas, data terkait tren kasus penyakit yang tinggi dapat diketahui dengan adanya laporan yang cepat.
“Data kesehatan kita tidak terkumpul dengan baik dan real-time, sehingga pengambil keputusan tidak cepat dan tepat,” kata Grace dikutip dari siaran pers pada Minggu.
Baca Juga:Persidangan Taipan Media Hong Kong Atas Tuduhan ‘Konspirasi Publikasi Hasutan’ Makan Waktu LamaDirektur Al Jazeera Salah Negm: Kerugian yang Kami Alami karena Penghentian Siaran Dibawa ke Jalur Hukum
“Misalnya di suatu daerah di Kalimantan, nakes mesti naik perahu setengah hari ke ibukota kabupaten, untuk sinkronisasi data stunting (EPPBGM) karena akses internet tidak ada. Tentunya hal ini memperlambat proses alokasi intervensi yang dibutuhkan,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut Grace memaparkan bahwa akses internet ini juga dapat memungkinkan terjadinya pemantauan kesehatan yang terpadu. Pasalnya, data tentang pemantauan penyakit sebenarnya terhubung dengan data lain, misalnya data pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BMKG, misalnya, pernah membuat pemantauan tren data cuaca untuk melihat pengaruhnya terhadap berkembangnya populasi nyamuk. Oleh karenanya, Grace mendorong koordinasi dan integrasi data antar institusi seperti ini agar upaya antisipasi wabah penyakit berjalan lebih baik.
Sementara itu, peneliti Data & Democracy Research Hub Arif Perdana mengatakan bahwa Starlink memiliki potensi besar namun harus dikelola dengan baik dan dikawal oleh pemerintah agar patuh dengan regulasi terkait perlindungan data.
Arif menilai data masyarakat yang dimiliki Starlink tidak akan mudah diakses baik oleh pihak asing maupun dimanfaatkan oleh organisasi anti pemerintah karena ada aturan di Indonesia yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan internet berbasis satelit itu.
“Misalnya, perangkat telekomunikasi dari Starlink harus mendapatkan e-sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu,” kata Arif yang juga seorang Associate Professor pada program Data Science.
Tahun ini, pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat yang rencananya akan rampung pada Oktober 2024. Masuknya Starlink yang memberikan layanan internet lebih baik di Indonesia disebut dapat membantu pemerintah dalam upaya mensinergikan data, utamanya data kesehatan.