PRESIDEN Jokowi menyoroti percakapan dalam grup WhatsApp di jajaran TNI dan Polri. Jokowi meminta adanya pendisiplinan isi pesan grup aplikasi perpesanan ponsel tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan pernyataan Jokowi tak bisa dibantah. Kata dia, grup WhatsApp TNI-Polri bukanlah ranah privasi yang tak bisa diintervensi pihak lain.
“Dari mana anda bisa menemukan dialog di WA group adalah privasi? Makanya, kalau mereka menuduh Presiden kok ngintip-ngintip WA group (TNI-Polri) ini karena memang knowledge-nya (pengetahuannya) rendah,” kata Ngabalin dalam diskusi Crosscheck, Minggu, 6 Maret.
Ngabalin menegaskan, Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian, TNI dan Polri merupakan aparat negara yang harus tunduk kepada pemerintah. Karena itu, Ngabalin memandang negara akan merugi jika ada aparat yang tidak berada pada pihak yang sama dengan pemerintah dalam menjalankan programnya.
Baca Juga:IMF Cemas Dampak Kerusakan Ekonomi Jika Konflik Rusia – Ukraina BerkepanjanganBasarnas Kerahkan Personel Evakuasi 3 Nelayan Aceh yang Tenggelam di Pulau Babi
“Dari hal-hal yang sekecil ini kita akan merugi kalau tidak menjadi perhatian penting bagi kita. Maka, diksi yang dipakai oleh presiden juga itu adalah bagian dari sebuah pertanggungjawaban kepala negara untuk mengingatkan kepada kekuasaan tertinggi atas darat, laut, dan udara, serta institusi kepolisian,” jelas Ngabalin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatasApp Group (WAG).
“Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati,” kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR,” ujar Jokowi. (*)