SIDANG Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ajun Komisaris Besar Pujiyarto bersalah karena tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir J. Pujiyarto dihukum menyampaikan permintaan maaf dan penempatan khusus.
“Dengan sanksi etika yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian kedua kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jumat 9 September 2022.
Dedi mengatakan, mantan Kepala Sub Direktorat Remaja Anak dan Wanita Polda Metro Jaya itu diberi sanksi administrasi berupa penempatan khusus atau Patsus selama 28 hari. Patsus dimulai 12 Agustus hingga 9 September 2022. “Di ruang Patsus Divisi Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar,” katanya. Artinya Pujiyarto sudah bisa bebas mulai hari ini.
Dedi mengatakan, Pujiyarto menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding.
Baca Juga:Hasil Uji Polygraph Ferdy Sambo-Putri Candrawathi, Polri Enggan MenyampaikanBripka RR Ungkap Fakta Baru, Brigadir J Tidak Masuk Secara Paksa ke Kamar Putri Candrawathi
Dia mengatakan, sidang Pujiyarto digelar sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir 8 jam kemudian atau sekitar pukul 16.40 WIB.
“Dengan mendengarkan keterangan pelanggar termasuk 3 saksi. Karena banyak hal yang didalami sidang komisi maka waktunya cukup panjang,” kata Dedi.
Menurut Dedi, bentuk pelanggaran yang dilakukan Pujiyarto adalah ketidakprofesionalan saat memproses dua laporan terkait laporan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Dalam laporan itu tertuang nama pihak yang dilaporkan adalah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Diketahui, kedua laporan tersebut ditarik dari Polres Jaksel hingga Bareskrim Polri dan telah disetop penyidikannya. Kedua laporan tersebut disebut sebagai upaya penghalangan penyidikan kasus Brigadir J.
“Kemudian juga tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan ini tidak tertangani dengan baik kemudian LP ini sudah dihentikan oleh penyidik Dirtpidum,” kata Dedi.
Dia mengatakan putusan yang dihasilkan dari sidang etik hari ini adalah kolektif kolegial.
Dedi mengungkapkan bahwa sidang etik di gedung TNCC Mabes Polri ini dihadiri tiga saksi. “Untuk saks,i ada tiga saksi yang dimintai keterangan, atas nama AKBP JS, Kompol GA, AKP IMW. Ini sudah dimintai keterangan saksi,” kata Dedi.