Setelah kerusuhan tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Lalu, pada 1998, rezim Soeharto lengser yang membuat PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat. Megawati pun ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 dan mengubah nama PDI menjadi PDIP pada 1 Februari 1999. Nama tersebut dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan.
Dalam catatan Kontras, peristiwa itu mengakibatkan lima orang meninggal, 149 mengalami luka, serta 23 orang hilang. Peristiwa ini juga menyebabkan kerugian materiil mencapai 100 miliar rupiah.
Komnas HAM menyebut ada enam pelanggaran HAM dalam peristiwa itu, yakni pelanggaran terhadap asas kebebasan berserikat dan berkumpul, pelanggaran terhadap asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran terhadap asas kebebasan dari perilaku keji serta tidak manusiawi, pelanggaran terhadap perlindungan jiwa manusia, dan pelanggaran terhadap asas perlindungan harta benda.
Baca Juga:Laporan Dana Awal Kampanye Parpol, PSI Rp 180 RibuPenangkapan Saipul Jamil Polisi Dinilai Arogansi Mengarah Premanisme, Begini Penjelasan ISESS
Namun sampai saat ini, peristiwa tersebut belum diselesaikan melalui pengadilan padahal Komnas HAM telah merekomendasikan agar kasus ini diproses hukum. Setelah pemerintahan Suharto pada 1998, PDIP kemudian berada di bawah kendali Megawati. Hal itu ditetapkan pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, yang memutuskan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 1998-2003.
Perayaan HUT PDIP ke-51 menjadi tanda kokohnya cikal partai ini sejak zaman Sukarno.
Saat ini, akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat undangan terkait hal tersebut. Ia malah dijadwalkan akan bertandang ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk menghadiri pernikahan putra mahkota Brunei, Pangeran Mateen.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengunjungi sejumlah negara Asia Tenggara pekan depan. Lawatan luar negeri Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini jelang HUT PDIP. Namun Ari mengatakan tanggal pasti lawatan Jokowi pada pekan depan perlu dipastikan ulang.
“Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir HUT PDIP,” kata Ari ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 5 Januari 2024. Saat ditanya apakah rencana lawatan luar negeri Jokowi untuk menghindari HUT PDIP, Ari membantah. “Pasti sudah ada rencana yang sudah diatur,” katanya.