Keempat, lanjut Mahfud, 14 daerah administrasi kabupaten/kota di kawasan Jabodetabek.
“Malam ini momen wilayah Jabodetabek, meliputi 14 daerah administrasi kabupaten/kota telah menghentikan siaran analog. Dalam menghadapi penghentian ini, pemerintah membantu penyediaan STB untuk rumah tangga kurang mampu,” katanya.
HT Minta Siaran TV Analog dan Digital Berjalan Bersamaan
Ia kemudian mengatakan sempat menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan) sampai masyarakat siap dengan TV digital.
Mahfud MD sudah merinci bahwa ASO dilakukan secara bertahap, dimulai pada April 2022 yang dilakukan di 8 kabupaten/kota di Indonesia hingga tahap keempat pada 2 November di mana 14 daerah administrasi di kawasan Jabodetabek menyusul.
Baca Juga:Beredar Video Pengakuan Ismail Bolong Terkait Aktivitas Pertambangan Ilegal di Kaltim Diduga Dibeking Pati PolriAda Kereta Melintas dari Korea Utara ke Rusia, 2 Hari Usai AS Informasikan Adanya Indikasi Pyongyang Suplai Senjata ke Perang Ukraina
Soal kesiapan, Mahfud mengatakan sebanyak 98 persen masyarakat Indonesia sudah siap untuk beralih dari siaran TV analog ke digital. Ini sekaligus membantah klaim HT di mana masyarakat, khususnya Jabodetabek, belum siap beralih ke TV digital.
Kehati-hatian dalam Implementasi ASO
HT mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengarahkan untuk hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk implementasi ASO.
Mahfud menegaskan, ASO merupakan perintah undang-udang dan telah disiapkan serta dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi.
Payung hukum pelaksanaan ASO termaktub dalam UU Cipta Kerja tahun 2020. Pasal 60A ayat (1) UU Cipta Kerja mengungkapkan “Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.”
Pasal (2) menyatakan “Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
ASO Menguntungkan Penjual STB dan Merugikan Rakyat Kecil
Terakhir, HT berdalih bahwa kebijakan ASO menguntungkan penjual set top box (STB) dan merugikan masyarakat kecil yang masih menggunakan TV analog.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan STB gratis bagi warga berkategori miskin.
Baca Juga:Taeyong dan Doyoung Sempat Ingatkan Penggemar Tidak Berdesak-desakan di Area Depan Panggung, Dyandra Global Edutainment Minta MaafKonser Group Idola K-Pop NCT 127: 30 Orang Pingsan
“Berdasarkan pendataan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jumlah calon penerima STB 5,6 juta rumah tangga miskin di mana penyelenggara multipleksing swasta menyediakan 4,3 juta unit STB, kekurangannya disediakan pemerintah,” ujarnya, dalam acara Hitung Mundur ASO, di Kominfo, Jakarta, Rabu (2/11) tengah malam.