Interpretasi inilah yang kemudian diperebutkan oleh para aktor sosial dan politik. Mereka memperebutkan kerangka interpretasi ini sehingga bisa mempengaru dinamika politik ke depannya.
Katakanlah, publik kini sedang menaruh kesalahan pada Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi akan terbatas oleh kekuatan publik untuk melakukan berbagai manuver politik ke depan.
Sementara putusan MK soal UU Pilkada justru menempatkan PDI Perjuangan dalam posisi untung dalam kontestasi politik praktis, Jokowi juga tertimpa kerangka interpretasi bahwa ‘kesalahan’ terletak padanya.
Baca Juga:Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit di Eropa Ingatkan Warga Waspada Risiko Virus MpoxKebakaran Kompleks Pertokoan Eks Hasil Pasar Raya 1 Salatiga Diduga Korsleting, 4 Kios di Blok A24-A27 Ludes
Oleh sebab itu, apapun yang akan dilakukan Jokowi untuk menghentikan PDIP dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta bisa saja akan memperburuk kerangka interpretasi yang sudah ada.
Di sisi lain, Megawati dan PDIP bisa saja memperkuat kerangka interpretasi akan diri mereka. Bahkan, bisa dibilang menjadi “heroes” dalam cerita perlawanan mereka terhadap pihak yang memiliki ‘kesalahan’.
Ini terlihat dari bagaimana sejumlah politisi PDI Perjuangan ikut turun ke aksi demonstrasi dan turut berorasi. Masinton Pasaribu, misalnya, justru turut mengajak masyarakat untuk turun ke jalan guna mencegah pengesahan revisi UU Pilkada.
Bukan tidak mungkin, kerangka interpretasi yang terbangun ini akan membuat PDI Perjuangan mendapatkan momentum politik lebih besar lagi untuk mendorong kembali kekalahan yang mereka dapatkan dari Jokowi di Pilpres 2024.
Namun, jika PDI Perjuangan akhirnya bisa mendapatkan momentum politik tersebut, mampukah Megawati kembali menjadi aktor dominan di politik Indonesia? Mengapa bisa saja momentum itu akan terlewat begitu saja dan malah berakhir terbuang percuma?
Tentu, PDI Perjuangan punya potensi dan momentum politik untuk menjadi dominan kembali. Namun, itu juga bukan proses yang singkat dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, PDI Perjuangan dan Megawati harus bersabar. Pasalnya, hasil Pilpres tahun ini sudah tidak bisa diubah kembali. Artinya, PDI Perjuangan harus menunggu lima tahun ke depan.
Baca Juga:BPS Catat Indonesia Masih Impor dari Israel Juni 2024, Berikut Data Jenis Barang dan Perkembangan NilainyaDemonstrasi Besar Mahasiswa di Bangladesh Berujung Kerusuhan, Ini Penyebab dan Jumlah Korban
Kedua, dalam proses menunggu tersebut, Megawati dan PDI Perjuangan perlu memikirkan strategi dan taktik agar bisa menjadi dominan kembali, dalam kata lain memenangkan Pilpres 2029. Caranya adalah dengan mempersiapkan sosok yang berpotensi untuk menyaingi petahana di tahun 2029.