Deretan nama aktivis yang pernah dan sedang nongkrong di Senayan seperti Budiman Sujatmiko,Rama Tama,Fadli Zon, Fahmi Hamzah, Andian Napitupulu Dita indah Sari, Andi Arif dan Teten Masduki yang saat ini duduk di salah satu Kementrian di Kabinet Jokowi.
Reformasi setidaknya sudah mengalami transformasi kedewasaan politik padat dan berisi mengingat usianya hampir 24 tahun terlalui. Usia yang sangat lama untuk melalui dan menempuh perkembangan suatu peradaban.
Dekade reformasi ini setidaknya sudah dikomandani 6 presiden yang dipilih melalui mekanisme politik paling demokratis . Pemilu yang jurdil dan harus menunggu 30 tahun dapat tumbuh dan dijalankan dalam sustem pemilu Indonesia.
Baca Juga:Berikan Arahan ke Peserta Apel Komandan Kesatuan, KSAD Dudung Abdurachman: TNI AD Harus Hadir di Tengah Kesulitan MasyarakatKunjungan JMSI Jabar, Ngatiyana: Kunci Perekonomian Cimahi Bisa Bertahan Ditengah Badai Pandemi
Deretan nama 4 Presiden pernah menjabat dan sedang menjabat saat ini,Habibie,Gus Dur , Megawati ,SBY dan Jokowi adalah produk presiden di alam demokrasi .SBY dan Jokowi adalah produk pemilihan presiden secara langsung. Reformasi UU Pemilu sebagai bentuk bukti sejarah jika pemimpin di Indonesia tidak lagi memelihara dan membiarkan pemerintahan otoriter kembali hadir.
Jabatan presiden yang hanya dibatasi 2 periode adalah produk politik orde reformasi sebagai bagian menanggalkan otoritarian dan dinasti politik. Demikian juga menyangkut kepartaian.
Reformasi memberikan ruangan untuk tumbuh dan berkembang bagi parpol baru . Pemilu saat ini diikuti oleh puluhan parpol .Dengan berdasarkan UU Parpol yang berlaku saat ini ,memudahkan berdirinya partai baru.
Pemilu Legislatif dilakukan dengan menganut sistem proporsional terbuka memungkinkan semua orang untuk terbuka dipilih langsung. Suara terbanyak dan tidak melihat nomer urut dijadikan alat ukur penjaringan caleg.
Ternyata reformasi dibidang politik mandul dan tidak produktif. Partai Politik dengan ciri kas kepartaiannya. Pemahaman pemikiran berbangsa dan bernegara masih dangkal. Elite partai hanya berfikir kekuasaan dan bagi- bagi kue kekuasaan.
Koalisi partai di pemerintahan sangat transaksional. Konfigurasi kartel politik justru lebih permanen untuk mendukung eksistensi partai dan jabatan strategis di BUMN dan pemerintahan .
Minim kerja berbasis kerakyatan dan kesejahteraan untuk keseluruhan yang adil dan merata .Suara rakyat hanya dihargai sangat murah dan mereka hadir disaat pemilu tiba.Sebagian besar Anggota dewan sangat jarang turun di dapilnya. Mereka sangat malas menyerap aspirasi rakyat pemilihnya. Sistem oemiku legislatif yang hanya menguntungkan pihak yang punya modal besar.