Ridwan Kamil Minta Anggaran Berkeadilan untuk Jabar

Ridwan Kamil Minta Anggaran Berkeadilan untuk Jabar
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar, Anggota DPD RI utusan Jabar, bupati/wali kota di Jabar, perwakilan DPRD kabupaten/kota se-Jabar, perwakilan DPRD Jabar, kepala OPD se-Jabar, seniman dan budayawan Jabar, serta tokoh Jabar, dalam Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/20). (Foto: Yogi/Humas Jabar)
0 Komentar

Menurut Kang Emil, usulan Pemda Provinsi Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/ kota, akan tetapi usulan daerah otonom baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat. 

Menurut Kang Emil, akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung. “Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” sebutnya.

DOB Mengemuka

Dalam sesi diskusi, para tokoh terutama anggota DPR memberikan tanggapan atas aspirasi Kang Emil dan masukan untuk memajukan Jabar. Termasuk soal daerah otonom baru (DOB).

Baca Juga:Wejangan Kang Uu bagi Siswa SMA: Jangan Salah Pilih Jurusan Kuliah”Petani Rugi Rp1,5 Miliar, Puluhan Hektare Sawah Terendam banjir di Desa Kasturi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI utusan Jabar Eni Sumarni menyatakan, pihaknya bersama dengan DPR RI Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB di Jabar kepada pemerintah pusat. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Presiden RI.

“DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPD RI maju ke Presiden. Dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI),” kata Eni.

Sementara itu, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan bahwa DOB bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dia menilai, dengan dukungan anggota DPR RI dan DPD RI, usulan DOB Jabar bisa terwujud.

“Adanya forum ini, pemekaran wilayah Jabar akan lebih didengar oleh pemerintah pusat dengan komitmen anggota DPR RI dan DPD RI,” kata Ade.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Defe Yusuf Macan Efendi sepakat bahwa Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 kabupaten/kota seperti yang diinginkan Gubernur. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena fakta bahwa banyak DOB di luar Jawa mekar tapi tidak berkembang. Untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja tapi juga legislator yang lain.

0 Komentar