PERNYATAAN Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg TV Kamis (15/2). Di situ, Eddy ditanyakan soal sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis senilai Rp 400 triliun yang jadi ”senjata” andalan Prabowo-Gibran selama kampanye.
Eddy menjawab, cara pertama adalah dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan. Kedua, mengurangi subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi energi yang penyalurannya selama ini kerap salah sasaran.
Ia optimistis sumber dana itu bisa didapat dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat. ”Saat ini Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. Sebanyak 80 persen dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (finetune) terhadap subsidi itu,” kata Eddy, dikutip dari tayangan Bloomberg TV.
Baca Juga:Sekjen PBB Antonio Guterres ‘Terkejut’ Atas Kematian Oposisi Rusia Alexei NavalyPerdana Menteri Thailand Srettha Thavisin Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto Atas Keunggulan Suaranya di Pemilu 2024
Ucapan Eddy sontak jadi pembicaraan hangat. Narasi yang muncul di media sosial, Prabowo-Gibran ingin memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menaikkan pajak. Warganet pun khawatir harga BBM naik, inflasi meroket, dan tarif pajak ke depan lebih mahal.
Tak berselang lama, Eddy Soeparno meminta, pernyataannya dalam wawancara dengan Bloomberg TV terkait pemangkasan subsidi BBM untuk mendanai program makan siang gratis, diterjemahkan secara utuh agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Eddy menegaskan, bahwa pernyataan utuh dalam wawancara tersebut adalah Prabowo – Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu, agar lebih tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan UMKM.
“Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran,” kata Eddy, dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).
Pimpinan Komisi VII DPR RI ini juga menjelaskan, bahwa alokasi subsidi subsidi energi sebesar Rp 500 triliun pada 2023 dan 350 triliun pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG, di mana 80% justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya seperti masyarakat mampu dan juga industri.