Di Sragen, hal ini juga terjadi. Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno menyebut, ada 10 persen dari 3.600 keluarga miskin yang mengundurkan diri setelah program pemasangan stiker dilakukan.
Berbeda, Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur enggan memasang stiker keluarga pra sejahtera. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Sucipto mengatakan, tidak ada aturan yang mengikat terkait pemasangan stiker bagi keluarga miskin penerima bantuan PKH.
Menurutnya, pemasangan stiker keluarga miskin penerima PKH justru dikhawatirkan akan menyakiti hati keluarga penerima bantuan. Pemasangan stiker juga dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis kelu ar ga miskin penerima bantuan PKH.
Baca Juga:Penerimaan Seret dan Belanja Bengkak, Defisit APBN Sudah Tembus Rp 369 TriliunKapolda Metro Jaya Naik Jadi Wakapolri
“Dampak sosialnya tinggi sekali. Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal. Sudah miskin tidak mau menerima bantuan akhirnya tidak tertangani karena dampak sosialnya tinggi sekali, ” ujar Sucipto.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos), MO Royani mengungkapkan, pemasangan stiker adalah inisiatif pemda setempat. Tetapi, Kemensos juga punya imbauan. Apa itu?
“Kemensos memberikan rambu-rambu jika akan memasang penanda di rumah KPM PKH, sebaiknya tidak menggunakan istilah “fakir miskin” tetapi menggunakan istilah “keluarga prasejahtera”,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Roni, sapaan akrab Royani menyebut, bansos PKH tetap diberikan meski rumah yang bersangkutan tidak ditempeli stiker atau penanda.
Bansos PKH akan dihentikan atau terminasi jika KPM tersebut tidak lagi memiliki komponen kesehatan, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas berat. “Selain itu, KPM tidak menerima lagi bantuan jika graduasi yaitu sudah sejahtera mandiri secara ekonomi,” tandas dia.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara mengatakan, 10 juta penerima manfaat PKH dibantu 2020. “PKH program yang sangat bagus, dipuji juga institusi-institusi di luar negeri, kami akan melanjutkan, akan ada 10 juta PKH tahun depan,” ujarnya saat membuka kegiatan kegiatan bulan bulan bakti sosial dalam rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.
Bahkan, kata dia, akan ada penambahan indeks untuk ibu hamil. “Semoga bisa berjalan dengan lancar,” tutur politisi PDIP itu.
Baca Juga:Hakim Dominasi Jajaran Elit KPK Periode 2019-2023Jelang Pelantikan 5 Pimpinan KPK, Rohadi Minta Tindak Lanjuti Kasus yang Menjeratnya dan Memanggil Karel Tuppu
“Tapi yang lebih penting itu pesertanya harus lebih sedikit. Karena kalau semakin banyak, berarti angka kemiskinan tidak turun, kan begitu,” tambahnya.