SPEKULASI hubungan politik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Soekarnoputri berimbas kemana-mana. Bahkan, kabar tentang reshuffle kabinet berembus kencang belakangan ini.
Konon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak jajaran pembantunya, termasuk permintaan publik terkait posisi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditempati Budi Gunawan.
Publik tentu masih ingat saat tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri telah dimanfaatkan oleh Capres petahana Jokowi saat Pilpres 2019 berlangsung. Menurutnya dua lembaga itu sudah tidak netral.
Baca Juga:Jokowi Buka Suara Soal Hubungan dengan Megawati Usai Gibran Cawapres Prabowo, Baik-baik SajaBerikut Safari Politik Ganjar-Mahfud Sepekan
Dia menyebut, dua lembaga itu melanggar undang-undang Polri, undang-undang Intelijen, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan anggota Tim Hukum 02 Denny Indrayana saat membacakam permohonannnya di sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mudah juga untuk memahami bahwa ketidaknetralan Polisi dan BIN adalah kecurangan yang sifatnya TSM (terstruktur sistematis dan masif),” ujar Denny sat membacakan pokok sengeketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Denny juga mengaitkan ketidaknetralan BIN, terlihat pada hubungan personal antara kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf.
Tim hukum kubu 02 menyebut, ada indikasi yang tidak wajar pada kehadiran Budi Gunawan dalam HUT PDI Perjuangan. Selain itu Budi juga memang pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam era Reformasi, Budi Gunawan merupakan yang terlama menjadi Kepala BIN, sejak September 2016. Budi Gunawan dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Namun, sebaiknya Presiden Ketujuh RI itu memiliki pertimbangan matang dalam memilih calon kepala BIN.
Baca Juga:Hadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Prabowo: Nyaman at Home10 Hari Sebelum Pengumuman Megawati, Pertemuan Sakral Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Kempek Cirebon
Menurut IndoPol Watch Bondhan W, ada kriteria penting bagi seorang kepala BIN.
“Siapa yang layak untuk duduk jadi kepala BIN, saya kira basisnya ialah basis kapasitas,” ujar Bondhan, Selasa (24/10).
Dia menegaskan kepala BIN harus memiliki kapasitas dalam mencari, mengolah, dan memvalidasi data.
“Jadi, data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” katanya.
Kriteria lain bagi calon kepala BIN ialah penguasaan di bidang intelijen.