Rencana Pembelian 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar Ditunda

Rencana Pembelian 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar Ditunda
Mirage 2000-5 AU Qatar © Flightglobal
0 Komentar

PEMERINTAH RI menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan alasan penundaan pembelian pesawat tempur tersebut.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, pada Kamis 4 Januari 2023.

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya. Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga sedang dimodernisasi.

Baca Juga:Debat Ketiga Pilpres 2024: Bagaimana Strategi Para Capres?Kekhawatiran Capres Nomor 1 Ganjar Pranowo Soal Etika Politik Presiden Jokowi

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Pada Jumat (5/1) lalu, ia  mengungkapkan belum mengetahui sampai kapan penundaan pembelian 12 pesawat tempur Mirage itu dilakukan karena terkait dengan kapasitas fiskal atau ketersediaan anggaran yang merupakan domain Kementerian Keuangan.

Penundaan itu merupakan keputusan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, tegasnya. Tidak ada alasan lain yang mengakibatkan penundaan pembelian pesawat tempur itu selain karena keterbatasan anggaran.

“Kalau Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo, sama sekali tidak ada perspektif politik terkait dengan kebijakan pertahanan. Bagi Pak Prabowo terlalu murah kalau kemudian perspektif kebijakan pertahanan itu dibangun dengan pendekatan politik elektoral karena wilayah udara kita yang kosong itu sebenarnya sedetik pun tidak boleh terjadi,”ujarnya.

Ditambahkannya pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 itu sudah dipertimbangkan dengan baik sebelumnya. Namun perkembangan geopolitik, geostrategis dan kebutuhan lainnya mengharuskan penundaan pembelian tersebut.

Dahnil memastikan tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Ceko dengan penundaan tersebut.

Baca Juga:KPU: Penggunaan Singkatan di Debat, asal Dijelaskan, Anies Baswedan Dikawal 125 Jenderal di Debat Presiden Putaran KetigaAnda Jadi Senator? Berikut Contoh Visi Misi Calon Legislatif

Ia mengakui potensi penurunan kapasitas pertahanan udara Indonesia karena penundaan rencana pembelian 12 Mirage, yang sedianya menjadi bagian dari upaya untuk membentuk postur ideal untuk sistem pertahanan udara Indonesia.

0 Komentar