MEDIA sosial diramaikan soal kabar sajian konsumsi tak layak saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Simak deretan kekisruhan soal pelantikan KPPS ini.
Konsumsi dan Uang Transpor
Pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024 viral di media sosial. Para anggota KPPS mengeluh lantaran mendapat konsumsi yang tak layak. Mereka diberi camilan yang tak lazim. Anggota KPPS kecewa karena sajian konsumsi dianggap tak layak. Penganan camilan yang diberikan pastel, roti, dan air mineral kemasan gelas. Padahal dari informasi KPU Sleman, anggaran untuk penganan per orang yang diserahkan vendor Rp15 ribu. Kabar ini viral setelah mereka protes muncul di media sosial X.
KPU Menuding Vendor
Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi membeberkan pihak sekretariat KPU Sleman menyediakan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Namun, vendor pekerjaan itu dilimpahkan lagi pengadaannya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Pihak vendor beralasan tidak mampu melayani calon anggota KPPS.
Baca Juga:Rentenir Tewas Ditemukan di Halaman Sekolah Dasar di Majalengka2 Pemain Tim Garuda Mengancam Australia di Babak 16 Besar Piala Asia 2023
“Yang terlantik sebanyak 24.199 orang yang tersebar di 86 kelurahan (desa) di Sleman itu,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Januari 2024.
Perbincangan Sehari sebelum Pelantikan
Menurut Ahmad, sebelum hari pelantikan, vendor sudah menyampaikan kesanggupan terkait spesifikasi konsumsi dan melayani jumlah anggota KPPS. “KPU Sleman sudah mengingatkan terkait potensi permasalahan melayani jumlah calon anggota KPPS terlantik yang tersebar di 86 kelurahan,” ucapnya.
Anggaran Menyusut dan Masalah Uang Transpor
Lantaran pekerjaan itu dilimpahkan lagi ke pihak ketiga, anggaran konsumsi yang harusnya Rp15 ribu perorang dalam praktiknya disunat dan realisasi belanja konsumsi tersisa Rp 2.500 saja per orang. “Anggaran konsumsi sebenarnya Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajian yang diakui vendor adalah R 2.500,” kata Ahmad menjelaskan.
Soal protes ketiadaan uang transpor, KPU Sleman menegaskan, pagu anggaran transportasi pelantikan anggota KPPS di KPU Kabupaten Sleman tidak ada. “Pagu anggaran transportasi yang ada saat bimbingan teknis (bimtek) anggota KPPS,” ujarnya.