WARGA mulai melayangkan protes kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai harga BBM dikerek naik. Demonstran mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan sempat menyandera truk tangki milik Pertamina.
Truk tangki itu digunakan para demonstran untuk memblokade jalan pada Sabtu (3/9) sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga Pertalite. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas.
Mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi. Menurut mereka, kenaikan itu akan menjadi beban masyarakat kecil yang saat ini tengah berupaya mengembalikan roda perekonomian.
Baca Juga:Presiden Jokowi Kunjungan ke Beberapa Wilayah di Indonesia Bagikan BLT BBM, Harga Pertalite Langsung NaikRaksasa Teknologi Tiongkok NetEase Akuisisi Developer Game Quantic Dream
Apabila pemerintah tidak mengembalikan harga BBM bersubsidi ke semula, mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutannya dipenuhi.
Tak cuma mahasiswa, puluhan ribu buruh juga dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di 33 provinsi pada Selasa (6/9).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, titik pusat demo di DKI Jakarta berada di gedung DPR RI. Buruh, katanya, akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM.
“DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM,” ucap Said dalam keterangan resmi, Sabtu (3/9).
Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.
Lalu Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen,” jelas Said.
Baca Juga:Soal Peristiwa Dugaan Pelecehan Seksual Putri Candrawathi di Magelang, Polri: Tidak Ada CCTVDilaporkan Soal Dugaan Penyebaran Berita Bohong, Pengacara Brigadir J: Silakan Buktikan
Protes juga ramai di dunia maya. Diantara warganet Twitter, akun @dongahjaarot juga mengkritik langkah pemerintah yang memilih menaikkan harga BBM bersubsidi ketimbang mengeluarkan kebijakan yang memilah kendaraan agar subsidi tepat sasaran.
“Tinggal dibuat aturan mobil mana saja yang tidak boleh pakai BBM subsidi, [dan] mana yang boleh, kan, simple kalau itu alasannya, bukan dengan menaikkan harga BBM,” cetusnya.