Menurut mantan Wakil Walikota Bekasi itu, Tapera ini perlu dikritisi.
- Peraturan ini sudah sekitar empat tahun terkesan diabaikan. Bukti pemerintah sebenarnya tidak serius membangun rumah untuk rakyat. Kesan untuk mendapatkan dana talangan justru terlihat jelas, akibat penerimaan pemerintah yang anjlok dan defisit APBN yang kian melebar.
- PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat. Fokus pemerintah harusnya pada pangan. Sebab, pandemi ini berpotensi melahirkan krisis ketahanan pangan.
- Potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.
- Angka 3% yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji.
Semua catatan ini, lanjut Syaikhu, bukan berarti tidak setuju terhadap program rumah untuk rakyat. Karena sesuai data per Maret 2019, backlog kebutuhan perumahan masih sebesar 7,6 juta unit. Kebutuhan papan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi melihat semua catatan di atas, Pemerintah harus sensitif.
“Hari ini, rakyat terhimpit kehidupannya. Cari makan kian susah. Pemerintah harus sensitif dengan penderitaan rakyatnya sendiri.” pungkas Syaikhu. (rls)