SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti ikut angkat bicara menanggapi ramainya seruan dan petisi dari berbagai perguruan tinggi terkait situasi politik dan pemerintahan Jokowi jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, seruan dan petisi dari para guru besar dari beberapa perguruan tinggi ini menunjukkan kehirauan para sivitas akademika terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
“Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” kata Mu’ti, Sabtu, (3/2).
Baca Juga:Denny JA: Gelombang Protes Kampus Sebuah Ironi, Ini 3 AlasannyaInspirasi dan Tips Momen Imlek Bagi Keluarga
Ada berbagai perguruan tinggi negeri hingga swasta, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, telah menyampaikan deklarasi maupun pernyataan sikap. Terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah, kata dia, semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.
“Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” jelas Mu’ti.
Selain dari sivitas akademik, kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan sikap hampir serupa. Termasuk deklarasi Perempuan Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kelompok perempuan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) ini mengecam segala bentuk pelanggaran konstitusi, pengakalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi masyarakat sipil. Kedua, yakni memilih bebas tanpa tekanan sesuai hati nurani, akal sehat, dan berintegritas dengan melihat rekam jejak bukan karena ketaatan pada orang perorangan (sami’na wa atho’na) melainkan ketaatan pada nilai-nilai dan prinsip.
Poin ketiga mereka menolak segala bentuk politik uang dan akan melaporkan praktik-praktik politik uang yang ditemukan. Adapun poin keempat, mengecam segala bentuk politik transaksional untuk melanggengkan kekuasaan, karena hal tersebut bukan bagian dari politik yang beretika.
Terakhir mereka menyatakan bahwa seluruh perempuan punya kewajiban untuk menjaga agar agenda 5 tahunan ini bukan agenda sesaat yang berdampak buruk dalam sejarah peradaban Indonesia dan generasi penerus bangsa, karena perempuan yang melahirkan anak-anak peradaban.
Sebelumnya, sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan kekhawatiran terhadap penyimpangan demokrasi.
Baca Juga:Toyota Land Cruiser Se Dibekali Baterai Jarak Tempuh 1.000 Km Sekali Pengisian Daya, Rilis 2026Jelang 14 Februari, Temuan Survei 82,3 Persen Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi
Universitas Gadjah Mada misalnya. Mereka mengeluarkan Petisi Bulaksumur. Sementara Universitas Indonesia (UI) menyuarakan ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali’ yang memuat 4 poin sikap sivitas UI.